Distribusi Tertutup, Subsidi Elpiji Tinggal Rp 15 Triliun
Pemerintah berencana menerapkan subsidi tertutup terhadap pendistribusian tabung gas elpiji tiga kilogram. Langkah ini untuk mengurangi beban subsidi di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), terutama pada 2017. Selain itu agar pemberian subsidi tepat sasaran.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral I.G.N Wiratmaja Puja mengatakan kebijakan tersebut segera diterapkan kepada rumah tangga miskin dengan jatah tiga tabung per bulan. Sementara itu, kuota usaha mikro sebanyak sembilan tabung perbulan.
“Kalau kami hitung dengan harga rata-rata elpiji setahun terakhir Rp 28,8 triliun. Kalau subsidi tertutup, cuma masyarakat miskin, subsidinya tinggal Rp 10 triliun. Kalau miskin dan rentan miskin paling jadi Rp 15 triliun,” kata Wiratmaja di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 19 September 2016. (Baca: Kementerian ESDM dan Komisi VII Sepakat Subsidi LPG Naik di 2017).
Selain menghemat anggaran negara, subsidi tertutup memastikan orang yang berhak semata yang memperolehnya. Sebab, sampai saat ini, elpiji ukuran tabung melon itu masih digunakan oleh masyarakat mampu dan pertokoan di mal-mal besar. (Baca: Pemberlakuan Subsidi Elpiji Tertutup Tiga Tahun Lagi).
Kebijakan tersebut, menurut Wiratmaja, akan menurunkan permintaan 10 - 15 persen seiring berkurangnya penyelewengan penggunaan elpiji.
Untuk mensukseskan program ini, pemerintah sedang melakukan proyek percontohan di Tarakan, Kalimantan Utara. Di daerah tersebut, pemerintah menyebar kartu pembelian. Konsumen tidak lagi bisa membeli elpiji secara tunai.
Dengan demikian, pemerintah juga menjalin komunikasi dengan berbagai bank seperti BNI, Mandiri, BRI, dan BCA untuk menyiapkan infrastrukturnya. “Kalau di Tarakan masih BNI. Wilayah lain tergantung bank yang memiliki infrastruktur paling lengkap dan kartunya gratis,” ujar Wiratmaja.
Karena itu, masyarakat harus memiliki rekening bank yang menjadi mitra pemerintah dalam penyaluran subsidi tertutup. Agar meringankan masyarakat, Wiratmaja memastikan akan membebaskan biaya administrasi yang biasa dikenakan oleh perbankan.
Rencananya, subsidi tertutup ini dilakukan secara bertahap mulai awal 2017. Wilayah dengan infrastruktur yang lengkap akan didahulukan. Pemerintah menargetkan pada akhir 2017 sudah 80 persen wilayah Indonesia terjangkau kebijakan ini. (Baca juga: Rumah Tangga dan Usaha Mikro Diprioritaskan Dapat Subsidi Elpiji).
Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua Badan Anggara DPR Said Abdullah mengatakan pemerintah harus menjaga keakuratan data penerima subsidi. Jika tidak, subsidi elpiji tiga kilogram akan tetap dinikmati rumah tangga mampu dan berbagai pertokoan di kawasan mal.
“Tidak boleh dijual di pasaran. Tetapi fakta masuk mal bisa beli LPG tiga kilogram. Padahal itu subsidi, by name by adrees, tapi jual di pasar bebas,” ujar Said.
