Kalla Perintahkan Realisasi Listrik Berbasis Energi Terbarukan
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tingkat elektrifikasi di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya di Asia. Padahal potensi sumber energi di dalam negeri melimpah, salah satunya berupa energi baru dan terbarukan (EBT) berupa panas bumi (geotermal).
Menurut Kalla, potensi geotermal di dalam negeri lebih dari 30 ribu gigawatt (GW), namun baru terpakai 1,5 GW. Di sisi lain, tingkat konsumsi listrik industri juga masih rendah. Agar sejajar dengan negara-negara maju di Asia, potensi geotermal harus ditingkatkan.
Peningkatan elektrifikasi ini selaras dengan program 35 ribu MW yang menjadi target pemerintah pada 2019. Apalagi kombinasi energi terbarukan pada 2025 dipatok minimal bisa mencapai 25 persen. (Baca: Pembangkit Kedua Program 35 GW Resmi Beroperasi).
“Hampir semua EBT geotermal sampah, biomasa, dan lain-lain, itu kita berlimpah. Apa yang keliru hingga tingkat elektrifikasi dan konsumsi listrik kita rendah di Asia?” kata Kalla di sela-sela pembukaan The 4th Internasional Geothermal Convention And Exhibition 2016 di JCC Jakarta, Rabu, 10 Agustus 2016.
Untuk itu, Kalla meminta setiap tahun pembangunan listrik berbasis energi baru terbarukan dapat direalisasikan, setidaknya 500 MW. Untuk menyukseskannya, dia menekankan tiga hal yakni lewat kebijakan, perencanaan, dan terobosan.
Menurut Kalla, kebutuhan listrik saat ini tersentralisasi di kota-kota besar, atau kawasan yang memiliki industri. “Itu sebabnya listrik adalah sesuatu yg harus kita kembangkan. Itulah garis besarnya. Karena itu pemerintah setiap lima tahun punya program yang ambisius,” ujar Kalla.
Di tempat yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar mengatakan 40 persen potensi geotermal terdapat di hutan Indonesia. Saat ini bauran EBT secara nasional baru mencapai lima persen.
Agar pengembangan energy baru terbarukan dapat mendukung program kelistrikan, Arcandra merumuskan tiga terobosan. Pertama, transformasi bisnis proses dengan melakukan efisiensi dan pemberian kepastian hukum bagi investor. (Baca juga: Bisnis Menggurita, Komisaris Pertamina Usulkan Posisi Wakil Dirut).
Kedua, peningkatan SDM, dengan cara meningkatkan pengetahuan, keahlian serta pengalaman di sektor energy baru terbarukan. Ketiga, pemanfaatan teknologi tepat guna yang diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang kompetitif.
“Diharapkan dengan tiga trobosan itu akan mengatasi permasalahan yang menghambat pengembangan panas bumi. Sehingga dapat memenuhi target pengembangan panas bumi 7,3 GW pada 2025,” ujar dia. (Baca: Bahas Proyek Energi oleh BUMN, Arcandra Temui Rini Soemarno).
Saat ini pemerintah juga tengah menggodok peraturan pemerintah tentang pemanfaatan panas bumi secara langsung maupun tidak langsung. Aturan tersebut ditargetkan selesai tahun ini.
