PGN Kenalkan Holding BUMN ke Pemegang Saham Publik

PT Perusahaan Gas Negara akan melakukan rangkaian lawatan untuk mensosialisasikan rencana pembentukan induk usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau holding. Strategi roadshow ini dilakukan agar rencana pemerintah membentuk holding diketahui oleh pemegang saham publik.

Direktur Utama PGN Hendi Priyo Santoso mengatakan sampai saat ini pemegan saham publik belum mengetahui secara detail mengenai rencana tersebut. “Dalam waktu dekat, mungkin akan dilakukan roadshow untuk menyampaikan, paling tidak update atau laporan pada stakeholder,” kata Hendi usai menghadiri acara penandatanganan kerjasama di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu, 11 Mei 2016.

Lawatan tersebut akan dilakukan setelah PGN berdiskusi dengan pemerintah dan segala persiapan untuk holding sudah selesai. Untuk persiapannya, hari ini PGN dan Kementerian BUMN akan melakukan rapat sebagai tahap awal membahas proses holding.(Baca: Menteri Rini Putuskan PGN Akan Jadi Anak Usaha Pertamina).

Selain dengan Kementerian BUMN, PGN juga akan berkoordinasi dengan penasihat hukum serta Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia. Sebab, 43 persen saham badan usaha pelat merah ini dikuasai oleh publik. “Aspirasi Menteri BUMN akan kami sesuaikan dengan tata regulasi yang ada,” ujar dia.

Setelah proses tersebut selesai, perusahaan atau pemerintah sebagai pemilik saham terbesar akan menyampaikan keterbukaan informasinya. Dengan begitu proses holding tidak hanya menguntungakan investor tapi juga bermanfaat bagi masyarakat.

Rencana ini bagian dari program holding di BUMN. Untuk sektor migas, Pertamina ditunjuk sebagai induk usaha, sementara PGN akan menjadi anak usahanya. Nantinya 57 persen saham PGN yang dimiliki pemerintah akan dialihkan kepada Pertamina melalui skema inbreng. PGN juga akan mengakuisisi anak usaha Pertamina yang bergerak di sektor gas yakni Pertagas. (Baca: Masuk Holding BUMN, PGN Akan Mengakuisisi Pertagas).

Menanggapi hal tersebut, Hendi mengatakan PGN akan mengikuti semua keputusan Pemerintah. Mengakuisisi Pertagas juga dapat menghindari duplikasi investasi gas, terutama dalam pembangunan infrastruktur. Dengan begitu kompetisi yang tidak perlu bisa dihilangkan. “Mudah-mudahan momentum percepatan infrastruktur gas nasional lebih cepat di masa depan,” ujar dia.

Menteri BUMN Rini Soemarno juga pernah mengatakan semua mekanisme holding terlebih dulu dibahas melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Supaya pemilik saham publik tidak merasa dirugikan dengan keputusan tersebut. "RUPS dilakukan setelah pengkajiannya selesai” ujar Rini saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin, 9 Mei 2016. (Baca: Jadi Induk Usaha BUMN, Investasi Pertamina Bakal Meningkat).

Di sisi lain, Pertamina juga menganggap rencana pembentukan holding bisa berdampak positif terhadap asetnya. Dengan mengakuisisi PGN, aset Pertamina akan meningkat menjadi US$ 52 miliar atau sekitar Rp 684,8 triliun dari total aset sekarang US$ 45,5 miliar.