Jokowi: Masyarakat Jangan Keliru, Belum Ada Pelonggaran PSBB
Presiden Jokowi menegaskan hingga saat ini pemerintah belum memutuskan melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Jokowi mengatakan keputusan melonggarkan PSBB pada saat yang tepat berbasiskan data dan fakta di lapangan.
"Jangan muncul (persepsi) keliru di masayarakat bahwa pemerintah sudah melonggarkan PSBB. Jadi, belum ada kebijakan pelonggaran PSBB," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas secara virtual mengenai percepatan penanganan Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (18/5)
Jokowi, mengatakan pemerintah akan berhati-hati untuk memutuskan pelonggaran PSBB. "Kita harus hati-hati, jangan keliru memutuskan,” ujar Jokowi.
(Baca: Belajar dari Bali, Jokowi Minta RT/RW Terlibat Pengendalian Covid-19)
Jokowi mengatakan, dalam beberapa minggu ke depan, pemerintah masih akan fokus pada larangan mudik dan mengendalikan arus balik. Ia pun memerintahkan Kepala Kepolisian RI Idham Azis dan Panglima Tentara Nasional Indonesia Marsekal Hadi Tjahjanto untuk menjaga arus mudik dan balik berjalan secara efektif.
Jokowi juga mengingatkan bahwa pemerintah memang melarang mudik, namun tetap menyediakan transportasi untuk berbagai keperluan pokok seperti logistik, pemerintahan, kesehatan, dan kepulangan pekerja migran. "Kami larang itu mudiknya, bukan transportasinya,” kata Jokowi.
Sembari menunggu waktu yang tepat untuk melonggarkan PSBB, Jokowi meminta beberapa hal kepada pemerintah daerah. Pertama, memperkuat gugus tugas penanganan Covid-19 di tingkat terkecil, meliputi rukun tetangga, rukun warga, desa, dan desa adat.
(Baca: Anies Larang Mudik Lokal saat Lebaran, Minta Warga Jakarta di Rumah)
Berdasarkan laporan dari daerah yang menerapkan PSBB maupun yang tidak, Jokowi menyimpulkan bahwa pengendalian penyebaran virus corona yang paling efektif adalah di tingkat bawah. “Ini penting sekali, ini kunci, kuncinya ada di sini,” kata Jokowi.
Kedua, kepala daerah diminta untuk memperkuat fasilitas kesehatan di wilayahnya masing-masing, terutama di puskesmas. “Karena kita memiliki 10.134 puskesmas di seluruh tanah air. Dan empat ribu diantaranya adalah puskesmas dengan fasilitas rawat inap,” kata Jokowi.
Tak hanya itu, saat ini terdapat 4.883 orang dokter praktik keluarga dari klinik-klinik pratama yang selama ini melayani Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). “Ini betul-betul perlu diefektifkan,” kata Jokowi.
Jaringan puskesmas tersebut diharapkan aktif menjadi simpul dalam pengujian sampel, pelacakan, dan penelusuran kasus Covid-19 di dalam negeri, serta pengawasan Orang dalam Pemantauan (ODP) dan Orang Tanpa Gejala (OTG).
Terakhir, Jokowi juga meminta kepala daerah untuk mempercepat dan menyederhanakan proses pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan sembako kepada kelompok masyarakat terdampak virus corona. “Laporan terakhir yang saya terima BLT desa baru kurang lebih 15%. Kemudian, bansos tunai baru kurang lebih 25%,” kata Jokowi.
(Baca: Penjelasan soal Warga Sidoarjo Positif Corona Akibat Mandikan Jenazah)
Reporter: Mario Baskoro
