Pemerintah Siapkan Enam Langkah Bangkitkan UMKM Setelah Pandemi Corona

Pemerintah menyiapkan enam langkah untuk mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM yang terdampak pandemi corona. Program-program tersebut diperkirakan memakan anggaran senilai Rp 1.601,75 triliun.

Menteri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan mengatakan enam program yang telah disusun yakni perluasan akses pasar, peningkatan daya saing, pengembangan kewirausahaan, akselerasi pembiayaan dan investasi, kemudahan dan kesempatan berusaha dan koordinasi lintas sektor. Nantinya, program tersebut akan dijalankan di setiap daerah.

"Pemda harus mencari peluang, para pimpinan di daerah tolong terus memantau dan terus sosialisikan kepada masyarakat. Apabila ada kesulitan dalam pelaksanaannya nanti akan kita bantu. Semua harus proaktif, kerjakan secara holistik agar membantu perekonomian daerah dan juga bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19,” kata dia dalam diskusi daring di Jakarta, Jumat (12/6).

Menurut dia, sektor UMKM menjadi salah satu prioritas lantaran tingginya jumlah serapan tenaga kerja. Berdasarkan catatan Kementerian Koperasi dan UMKM, sektor tersebut menyerap lebih dari 95% total tenaga kerja atau lebih dari 115 juta, serta berkontribusi pada 14,4% nilai ekspor non-migas dan penyumbang 61% PDB nasional.

(Baca: Jubir Presiden Sebut PSBB Tak Bisa Terlalu Lama Demi Selamatkan UMKM)

(Baca: Siasat UMKM Lewati Pandemi)

Adapun, program bantuan pemerintah yang dapat dimanfaatkan antara lain program insentif perpajakan, yakni pembebasan PPH impor untuk 19 sektor tertentu, wajib pajak kemudahan impor tujuan ekspor dan wajib pajak industri kecil menengah. Ada pula, subsidi bunga untuk 60,66 juta rekening kredit UMKM senilai Rp 1.601,75 triliun dengan rincian subsidi bunga Rp 35,28 triliun dan penundaan pembayaran pokok pinjaman sebesar Rp 285,09 triliun. 

Selain itu, dukungan fiskal untuk stimulasi ekonomi senilai Rp 720 triliun. "Produk-produk asli daerah yang bagus, perkuat daya saing dan berikan kemudahan berusaha bagi masyarakat. Ini akan kami dukung dan perlahan tapi pasti akan terus kami kerjakan," kata dia.

Pemerintah memproyeksi 80%-90% UMKM terdampak pandemi corona sehingga pendapatan berkurang drastis antara 50%-70%. Kondisi ini tidak seperti 1997-1998 saat UMKM mampu menjadi tulang punggung penyelamatan perekonomian nasional dari krisis.

Untuk menyambung hidup, sebagian pelaku UMKM mengandalkan sisa tabungannya atau menjual aset. Kondisi ini telah terjadi selama beberapa bulan terakhir sejak pandemi mulai masuk ke Indonesia pada awal Maret 2020.

(Baca: Fase New Normal, UMKM Jadi Medan Perang Baru Gojek dan Grab)