Jokowi Tambah Sasaran, Seluruh Tenaga Honorer Akan Terima Bantuan Dana

Rizky Alika
14 September 2020, 15:20
bansos, pegawai honorer, covid-19
ANTARA FOTO/ANDREAS FITRI ATMOKO
Sejumlah guru honorer melakukan unjuk rasa menuntut pengangkatan mereka menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), di Yogyakarta. Presiden Joko Widodo dalam ratas Senin (14/9) berencana memberikan subsidi gaji kepada seluruh tenaga honorer.

Pemerintah akan menambah sasaran bantuan sosial yang diberikan untuk meringankan dampak ekonomi dari pandemi Covid-19. Kali ini Presiden Joko Widodo berencana memberikan bantuan dana kepada seluruh tenaga honorer.

Sebelumnya hanya sebagian kecil tenaga honorer yang mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Makanya pemerintah akan menyiapkan detail penyaluran untuk seluruh tenaga honorer.

"Pemerintah akan melakukan kajian di mana tenaga honorer akan diberikan bantuan," kata Airlangga usai menghadiri Rapat Terbatas 'Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional', di Istana Kepresidenan, Senin (14/9).

 Dalam rapat terbatas tersebut, Jokowi juga meminta Airlangga untuk membahas progress program Kartu Prakerja bersama dengan Kementerian Keuangan. Hingga Senin (14/9), sudah ada 3,8 juta dari 5,6 juta orang yang diterima mengikuti program tersebut. "Lihat potensi yang ada karena banyak tenaga kerja informal terdampak," ujar dia.

Sebelumnya, pemerintah telah meluncurkan program subsidi upah kepada pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta. Bantuan tersebut diberikan kepada 15,7 juta pekerja.

Penerima bantuan terdiri dari berbagai latar belakang profesi, seperti pekerja honorer, guru honorer, karyawan hotel, hingga tenaga medis. "Ini yang diluncurkan hari ini 2,5 juta. Kami harapkan nanti di bulan September selesai 15,7 juta pekerja," kata Jokowi, akhir Agustus lalu.

Namun hingga pekan lalu, pemerintah masih terus mengumpulkan data penerima bantuan subsidi dari BPJS Ketenagakerjaan. Deputi Direktur Humas dan Antarlembaga BPJS Ketenagakerjaan, Irvansyah Utoh Banja menyatakan sampai Senin (7/9), data pekerja yang telah terkumpul mencapai 14,4 juta orang.

"Kami sudah validasi berlapis sampai dengan tiga tahap, jumlah yang tervalidasi mencapai 11,5 juta orang," kata Utoh.

BPJS menyiapkan dua langkah bagi nomor rekening pekerja yang tidak lolos validasi berlapis. Pertama, mereka akan mengembalikan data nomor rekening kepada perusahaan untuk melakukan konfirmasi ulang. Kedua, data yang tak sesuai kriteria tak akan dimasukkan dalam daftar penerima bantuan.

Airlangga pekan lalu mengatakan sejumlah bansos akan terus diberikan pada tahun 2021 untuk menjaga daya beli masyarakat. Bantuan tersebut meliputi bansos tunai, bantuan presiden (banpres) untuk UMKM, kartu prakerja, bansos tunai Program Keluarga Harapan (PKH), dan sembako. 

Reporter: Rizky Alika

Cek juga data ini

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...