Aneka Bansos & Subsidi Gaji Berlanjut hingga 2021 untuk Pacu Daya Beli
Pandemi Covid-19 telah memukul perekonomian Indonesia. Masyarakat kecil menjadi pihak yang paling terdampak. Pemerintah pun berencana untuk melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga tahun depan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, beberapa program unggulan, seperti bantuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan subsidi gaji karyawan tak akan dihentikan tahun ini. "Bantuan subsidi gaji dilanjutkan di triwulan pertama tahun depan," kata dia di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (7/9).
Secara rinci, program yang akan dilanjutkan pada tahun depan meliputi bantuan sosial (bansos) tunai, bantuan presiden (banpres) untuk UMKM, kartu prakerja, bansos tunai Program Keluarga Harapan (PKH), dan sembako. Airlangga berharap, berbagai program tersebut dapat menjaga daya beli masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
Hingga 2 September 2020, realisasi anggaran PEN sudah mencapai Rp 223,38 triliun, atau 32,13% dari pagu Rp 695,2 triliun. Kenaikan serapan anggaran PEN yang cukup pesat berasal dari program banpres produktif untuk UMKM yang telah cair sebesar Rp 13,4 triliun sejak akhir Agustus 2020.
Program banpres produktif masuk ke dalam pos anggaran bantuan UMKM yang dialokasikan sebesar Rp 123,46 triliun. Hingga 2 September, realisasi bantuan UMKM sudah mencapai Rp 58,53 triliun, atau 47,41% dari pagu.
Lebih rinci, realisasi tersebut terdiri dari penempatan dana Rp 41,2 triliun, banpres produktif, subsidi bunga Rp 2,6 triliun, penjaminan modal kerja Rp 500 miliar, PPh final UMKM DTP Rp 300 miliar, dan pembiayaan investasi korporasi Rp 1 triliun.
Dari seluruh bantuan bagi UMKM tersebut, penyaluran subsidi bunga UMKM masih mengalami kendala. Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman mengatakan, sebagian koperasi enggan mengusulkan anggotanya untuk mendapatkan fasilitas tersebut.
Selain itu, para pelaku UMKM juga merasa subsidi bunga yang diberikan memiliki nominal yang terlalu rendah. Kendala lainnya, sejumlah koperasi belum memiliki pembukuan yang baik karena masih dilakukan secara manual. Padahal, perbankan menggunakan sistem online.
Sementara, realisasi pencairan subsidi gaji atau upah karyawan hingga 4 September 2020 mencapai 2.310.974 pekerja atau 92,44% dari total penerima subsidi gaji/upah tahap I.
Mengutip dari Antara, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan, subsidi gaji tidak bisa disalurkan kepada 15.659 rekening penerima pada penyaluran tahap I. Hal ini terjadi karena ada duplikasi rekening, rekening sudah tutup, rekening pasif, rekening tidak valid, rekening telah dibekukan, dan identitas pemilik rekening tidak sesuai dengan NIK penerima subsidi.
Oleh karena itu, dia meminta kepada BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) untuk verifikasi data rekening calon penerima.
Di pihak lain, Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BP Jamsostek Irvansyah Utoh Banja mengatakan, BP Jamsostek telah mengantongi 14,4 juta nomor rekening dari target calon penerima sebanyak 15,7 juta.
"Sudah kami validasi berlapis sampai dengan tiga tahap, hingga jumlah data yang tervalidasi mencapai 11,5 juta," ujar dia.
Dari jumlah tersebut, ia telah menyerahkan data kepada Kementerian Ketenagakerjaan sebanyak 5,5 juta data peserta dalam dua gelombang. Pada pekan ini, BP Jamsostek juga akan menyerahkan data peserta gelombang III.
Menurutnya, ada dua alternatif tindakan atas nomor rekening pekerja yang tidak lolos validasi berlapis BP Jamsostek. Alternatif pertama, pihaknya akan mengembalikan data nomor rekening kepada perusahaan untuk melakukan konfirmasi ulang jika penyebabnya bukan karena ketidaksesuaian dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 14 Tahun 2020.
Kedua, data peserta yang tidak sesuai kriteria dalam Permenaker tidak akan dimasukkan dalam daftar penerima bantuan subsidi upah. Ia mencatat, jumlah data rekening peserta tidak valid ini mencapai 1,6 juta orang.
Ia mengatakan, BP Jamsostek akan terus mendorong perusahaan atau pemberi kerja untuk menyampaikan data nomor rekening peserta yang memenuhi persyaratan. Waktu penyampaian data pun telah diperpanjang hingga 15 September 2020.
"Kami juga berharap perusahaan mempercepat proses penyampaian data yang dikonfirmasi ulang," ujar dia.
Anggaran Vaksinasi
Selain untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah juga menyiapkan anggaran untuk vaksinasi pada 2021. Pemberian vaksin secara massal diharapkan dapat menghakhiri pandemi sehingga kegiatan ekonomi masyarakat pulih.
Besaran anggaran untuk vaksinasi, menurut Airlangga, mencapai Rp 37 triliun yang disiapkan secara multi years. Sebagaimana diketahui, Indonesia akan mendapatkan 290 juta dosis vaksin virus corona pada akhir 2021. Pemerintah telah menjalin kerja sama bilateral dengan sejumlah negara dalam pengembangan vaksin.
Selain itu, Indonesia juga tengah mengembangkan Vaksin Merah Putih yang dilakukan oleh oleh konsorsium Lembaga Biologi Molekular (LBM) Eijkman bersama PT Bio Farma (Persero). Sejumlah perguruan tinggi dan instansi lainnya juga terlibat dalam pengembangan antivirus ini.
