WHO Undang Terawan Bahas Penanganan Covid-19, Bagaimana IAR di RI?

Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengundang Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto bersama Menteri Kesehatan Thailand, Afrika Selatan, dan Uzbekistan berdiskusi mengenai pandemi corona. Diskusi virtual yang akan berlangsung Jumat (6/11) itu bakal membahas mengenai Intra-Action-Review (IAR) terhadap penanganan Covid-19.

WHO menyebut IAR sebagai mekanisme untuk mengidentifikasi kesenjangan dan pembelajaran serta perbaikan agar respons terhadap wabah Covid-19 dapat berjalan lebih baik. Ada sembilan pilar penting yang menjadi kajian, yaitu komando dan koordinasi, komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat, surveilans, tim gerak cepat, dan investigasi kasus.

Kemudian, pilar terkait pintu masuk negara, perjalanan internasional, dan transportasi. Selanjutnya ada pilar laboratorium, pengendalian infeksi dan tata laksana kasus. Lalu, pilar dukungan operasional dan logistik, serta pilar layanan dan sistem kesehatan esensial.

Sembilan pilar tersebut dirumuskan oleh pemangku kepentingan di Indonesia dalam beberapa rekomendasi IAR Covid-19, yaitu peningkatan komando dan koordinasi di antara para pemangku kepentingan dari berbagai sektor di tingkat nasional dan daerah. Peningkatan pemantauan berkala seperti pelacakan dan laboratorium, serta mengaktifkan klaster kesehatan untuk meningkatkan respons Covid-19.

Rekomendasi lainnya yaitu peningkatan pemantauan dan evaluasi atas distribusi logistik dengan kerja sama antara BNPB, Kemenkes, dan POLRI-TNI, seperti penyediaan bahan kebutuhan laboratorium, ventilator, alat perlindung diri (APD), dan suplai-suplai komoditas lain.

Pemangku kepentingan juga merekomendasikan perlunya perampingan dan keselarasan pelaporan dan pencatatan kasus Covid-19 untuk menghindari duplikasi data dan pelaporan ganda. Selain itu, pelacakan kontak dan pemantauan isolasi mandiri harus ditingkatkan dengan melibatkan sukarelawan.

Masyarakat juga perlu dilibatkan sebagai agen perubahan dalam menyampaikan pesan-pesan utama Covid-19. Selanjutnya, penunjukkan pasien atau triase harus lebih baik di fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan guna menghindari paparan pasien dan tenaga kesehatan terhadap Covid-19.

Pemerintah juga perlu menegakkan pelaksanaan dan pemantauan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Rekomendasi IAR juga menganjurkan agar telemedicine ditingkatkan guna mencegah paparan Covid-19 dan mempertahankan pelayanan kesehatan esensial seperti program imunisasi, tuberkulosis, HIV, dan penyakit tidak menular. 

Ahli Epidemiologi Universitas Griffith Australia, dr. Dicky Budiman, mengatakan pelaksanaan rekomendasi IAR Covid-19 di Indonesia hanya tercapai 16%. Sehingga pekerjaan rumah pemerintah dalam penanganan pandemi corona masih cukup banyak.

Terutama dalam tiga pilar penting, yaitu komando dan koordinasi, pengendalian infeksi, serta laboratorium. Menurut Dicky, aspek komando dan koordinasi di Indonesia harus diperbaiki karena sisi manajemen menjadi salah satu yang kritikal dalam penanganan pandemi. 

Kemudian, pengendalian infeksi harus diutamakan terutama di masyarakat dan tenaga kesehatan.  Lalu, penyediaan jaringan laboratorium dan kapasitas tes harus ditingkatkan. Hal itu penting untuk mencapai tingkat positivity rate mencapai 5%. 

"Aspek testing dan aspek tracing yang paling terlihat, karena kita belum mencapai positivity rate 5%," ujar Dicky ke Katadata.co.id pada Jumat (6/11). 

Selain tiga hal tersebut, beberapa rekomendasi IAR yang belum terlaksana yaitu pemantauan terhadap indikator rencana respon dan operasi, aktivasi klaster kesehatan, serta pelacakan Healthcare Associated Infection atau infeksi yang terjadi pada pasien Covid-19 termasuk di fasilitas kesehatan, dam audit medis untuk petugas kesehatan yang meninggal akibat virus corona.

Sedangkan, implementasi yang telah dijalankan Kemenkes yaitu mendeklarasikan Covid-19 sebagai pandemi, mengembangkan standar operasional prosedur (SOP) logistik untuk menangani Covid-19, serta mengembangkan pedoman Covid-19 termasuk definisi kasus operasional.

Selain itu, mengembangkan dan menyebarluaskan pedoman pengujian laboratorium, membuat pedoman pengembangan kasus, partisipasi dalam uji coba solidaritas terkait Covid-19, pengembangan strategi komunikasi risiko dan rencana pelibatan masyarakat.

Menunjuk juru bicara dan mengadakan konferensi pers secara reguler, mobilisasi sumber daya manusia, membuat pedoman pengembangan layanan kesehatan esensial selama pandemi, membuat protokol tanggap darurat, dan mengembangkan imunisasi selama pandemi.