Istana Sebut Ada Upaya Sistematis Kelompok Bersenjata Teror Papua
Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko menilai ada kelompok bersenjata yang ingin mengganggu keamanan Papua. Hal ini membuat konflik separatis di Papua terus berlanjut.
"Ada upaya yang sistematis dari pihak kelompok bersenjata untuk menekan, meneror kepada masyarakat," kata Moeldoko di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/12).
Menurutnya, teror dilakukan agar masyarakat Papua tidak sejahtera. Sebab, bila masyarakat sejahtera, pengaruh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua pada masyarakat akan menyempit.
Moeldoko menyebukan, masyarakat justru dikorbankan demi menekan kesejahteraannya. Beberapa contoh seperti diganggunya pembangunan jalan, pembakaran sekolah, dan lainnya. Aksi tersebut dilakukan lantaran KKB tidak ingin masyarakat berpihak kepada TNI-Polri.
Namun, pemerintah tidak tinggal diam melihat aksi tersebut. Ia menambahkan, pemerintah telah menerjunkan pasukan TNI-Polri guna memberikan perlindungan pada masyarakat.
Moeldoko juga memastikan, pemerintah mengutamakan pendekatan kesejahteraan dibandingkan pendekatan keamanan. Hal ini dibuktikan dengan pembangunan sejumlah infrastruktur.
Tak hanya itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan untuk kesejahteraan ekonomi rakyat, yaitu dengan BBM satu harga. Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan pada sektor kesehatan dan pendidikan di Papua.
Pada kesempatan tersebut, Moeldoko menjelaskan lima poin baru pembangunan Papua menuju Otonomi Khusus Papua. Pertama, tranformasi ekonomi berbasis kepada wilayah adat. "Itu sangat penting karena kita sangat menghormati kearifan lokal," ujar dia.
Berikut adalah Databoks alokasi dana pembangunan infrastruktur di Papua:
Kedua, kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Ketiga, mewujudkan sumber daya manusia unggul, inovatif, berkarakter dan kontekstual Papua.
Keempat, infrastruktur, khususnya infrastruktur dasar dan persoalan ekonomi. Terakhir, tata kelola pemerintahan dan keamanan yang menghormati hak asasi manusia.
"Lima hal itulah sebuah kerangka yang ingin diwujudkan dalam upaya menuju percepatan Papua yang semakin sejahtera," kata Moeldoko.
Percepatan pembangunan Papua tersebut juga didukung dengan pembentukan Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat.
Sebelumnya, KSP mencatat berbagai indikator pembangunan di Papua dan Papua Barat membaik pada periode 2015-2019. Sepanjang periode itu, angka kemiskinan di Papua turun dari 28,40% menjadi 27,53% dan Papua Barat turun dari 25,72% menjadi 22,17%.
Bahkan Indeks Pembangunan Manusia Papua yang naik dari 57,25 ke 60,84, sedangkan Papua Barat dari 61,73 ke 64,7. Perbaikan ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuian Indonesia (LIPI) dan The Asia Foundation pada 2018 menunjukkan, pembangunan jaringan jalan telah memperbaiki kehidupan sosial ekonomi masyarakat melalui perbaikan konektivitas serta peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, masyarakat bisa menjual barang dagangan ke luar daerah dalam jumlah lebih banyak dibandingkan sebelumnya.
Sementara, indikator lainnya ialah Koefisien Gini Papua yang naik sedikit dari 0,392 (2015) menjadi 0,394 (2019). Sedangkan di Papua Barat membaik, yaitu dari 0,428 pada 2015 menjadi 0,386 pada 2019.
Sedangkan, tingkat pengangguran terbuka dua provinsi tersebut mengalami penurunan selama periode 2015-2019, yaitu dari 3,99% menjadi 3,65% untuk Papua dan dari 8,08% menjadi 6,24% untuk Papua Barat.
