Masyarakat Abai Protokol Kesehatan, Luhut: 22% Tak Percaya Covid-19

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim hampir seperempat masyarakat Indonesia tidak percaya adanya virus Covid-19 yang menjadi pandemi dunia. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam mendisiplinkan masyarakat mematuhi protokol kesehatan.

"Menurut saya masalahnya bagaimana mendisiplinkan orang-orang kita. Karena dari data yang kami miliki, 22% orang tidak percaya tentang Covid-19," kata Luhut dalam Mandiri Investment Forum 2021, Rabu (3/2).

Saat ini pemerintah berupaya terus memperketat berbagai prosedur untuk mendisiplinkan masyarakat menjalankan protokol kesehatan. Langkah yang ditempuh seperti melakukan operasi terpadu bersama polisi, tentara, hingga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). 

"Kami bergandengan tangan untuk menangani yang satu ini," ujarnya.

Tidak hanya itu, dalam menerapkan protokol kesehatan, pihak Kementerian Agama menjadi salah satu ujung tombak saat ini. Pemerintah mengajak pemuka agama dari berbagai agama untuk bersinergi dan mengkomunikasikan kepada pengikutnya terkait ancaman Covid-19, terlebih ada varian baru.

Untuk mengubah perilaku masyarakat agar disiplin dan melakukan deteksi dini, merupakan tantangan tersendiri karena sulit dilakukan. Salah satu penyebabnya, pendekatan di setiap daerah berbeda-beda karena Indonesia merupakan negara kepulauan.

"Kami perketat sekarang, bagaimana kami mengontrol perilaku masyarakat agar sesuai dengan protokol kesehatan," katanya.

Penanggulangan Covid-19 dinilai berhubungan erat dengan kegiatan ekonomi, bukan hanya di Tanah Air saja tapi juga global. Menurutnya, ini merupakan target yang sangat penting bagi pemerintah untuk keseimbangan antara Covid-19 dengan perekonomian.

"Untuk menanggulangi Covid-19 yang tertahan, tetapi pada saat yang sama, kami masih bisa menggerakkan ekonomi," kata Luhut.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan vaksin Covid-19 penting untuk mencapai kekebalan kelompok dengan memberikan vaksin kepada 70% populasi masyarakat secepat mungkin. Namun, ada beberapa masalah yang masih membayangi program vaksinasi ini.

Pertama, ketersediaan vaksin Covid-19. Kedua, terkait pengiriman vaksinnya. Indonesia memiliki sekitar 13.000 pulau dan vaksin ini perlu dikirim dengan sistem rantai dingin, bukan sistem logistik normal. "Dan yang terakhir adalah vaksinasi itu sendiri," kata Budi dalam Mandiri Investment Forum 2021 secara virtual, Rabu (3/2).

Soal ketersediaan vaksin, Budi menilai Indonesia sangat beruntung, karena menjadi salah satu negara yang bisa mengamankan vaksin sejak dini. Indonesia memiliki empat sumber vaksin yang kuat, seperti Sinovac dari Tiongkok, Astrazeneca dari Inggris, Novavax dari Amerika Serikat, dan mendapatkan sumber vaksin Gavi.

"Jadi pada dasarnya, kami telah mengamankan sekitar 436 juta dosis vaksin yang dibutuhkan untuk memvaksinasi sekitar 181 juta orang Indonesia dan kami memiliki buffer penyangga 15%," kata Budi.

Mengenai distribusi, meski kepulauan, Indonesia memiliki 10 ribu puskesmas, fasilitas pelayanan kesehatan utama yang telah berdiri lebih dari 50 tahun. Fasilitas kesehatan ini sudah biasa digunakan untuk menjalankan program vaksinasi anak.

Fasilitas dan sistem yang sudah ada ini akan digunakan untuk mendistribusikan vaksin Covid-19. Namun, itu saja belum cukup, karena volume distribusi vaksin ini sangat besar. Makanya, pemerintah menggandeng swasta untuk membantu mendistribusikan vaksin tambahan ke seluruh Indonesia.

Masalah terakhir adalah program vaksinasi itu sendiri. Tidak ada yang mengerti sampai kapan vaksin dapat memberikan masa kekebalan, karena belum ada vaksin yang menyelesaikan tiga uji klinis secara lengkap. Makanya pemerintah mengasumsikan masa kekebalan vaksin hanya bertahan jangka pendek.

"Diperlukan vaksinasi 881 juta orang Indonesia yaitu sekitar 362 juta dosis dalam satu tahun, 365 hari," katanya.