Jokowi Lanjutkan PPKM Darurat hingga 25 Juli, Ada Potensi Dilonggarkan

Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat hingga Minggu (25/7). Presiden Joko Widodo akan melonggarkan pembatasan secara bertahap jika jumlah kasus mulai menunjukkan tren penurunan.

Ke depan, pemerintah akan terus memantau, memahami dinamika dan mendengar pendapat masyarakat yang terdampak kebijakan pengetatan kali ini. "Jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap," ujar Jokowi dalam pernyataan virtual, Selasa (20/7).

Adapun beberapa aturan relaksasi pembatasan tersebut seperti:

• Pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan buka sampai pukul 20.00 dengan kapasitas pengunjung 50%;
• Pasar tradisional, selain yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari, diizinkan dibuka sampai dengan pukul 15.00 dengan kapasitas maksimal 50%. Syaratnya, menerapkan protokol kesehatan ketat dan pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda);
• Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha kecil lain yang sejenis, diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai pukul 21.00 dan pengaturan teknisnya diatur Pemda;
• Warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diijinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21.00 dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 30 menit;
• Sedangkan kegiatan yang lain pada sektor esensial dan kritikal, baik di pemerintahan maupun swasta, serta terkait dengan protokol perjalanan, akan dijelaskan terpisah. 

"Saya minta kita semua bisa bekerjasama dan bahu membahu untuk melaksanakan PPKM ini, dengan harapan kasus akan segera turun dan tekanan kepada rumah sakit juga menurun," katanya.

Selanjutnya, dia juga mengingatkan agar masyarakat terus meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan. Bagi yang melakukan isolasi karena bergejala, bisa diberikan pengobatan sedini mungkin.

Pemerintah juga terus membagikan paket obat gratis untuk pasien Covid-19 dengan ketentuan orang tanpa gejala (OTG) dan gejala ringan. Rencananya, akan ada 2 juta paket obat yang disiapkan untuk pasien positif Covid-19.

Untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19, pemerintah juga mengalokasikan tambahan anggaran perlindungan sosial Rp 55,21 triliun, berupa bantuan tunai, bantuan sembako, bantuan kuota internet dan juga subsidi listrik. 

Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan insentif untuk usaha mikro informal sebesar sebesar Rp 1,2 juta untuk sekitar 1 juta Usaha Mikro. "Saya sudah memerintahkan kepada para Menteri terkait untuk segera menyalurkan bansos tersebut kepada warga masyarakat yang berhak," katanya.

Penerapan PPKM darurat yang dimulai 3 Juli 2021 disampaikan sebagai kebijakan yang tidak bisa dihindari dan harus diambil meskipun sangat berat. Upaya tersebut diharapakan bisa menekan penularan Covid-19. Kebutuhan masyarakat akan pengobatan di Rumah Sakit juga berkurang, sehingga layanan kesehatan dapat dimaksimalkan untuk pasien dengan penyakit kritis lainnya. 

"Setelah dilaksanakan PPKM darurat, terlihat dari data, penambahan kasus dan kepenuhan bed rumah sakit mengalami penurunan," katanya.

Ke depan, Presiden mengajak seluruh lapisan masyarakat dan seluruh komponen bangsa, untuk bersatu melawan Covid-19. Melalui usaha bersama, harapannya Indonesia bisa segera terbebas dari Covid-19 dan bisa melangsungkan kegiatan sosial dan ekonomi secara normal.

Pemerintah menetapkan PPKM darurat di luar Jawa-Bali sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Presiden Jokowi meminta Menteri Koordiantor Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengevaluasi PPKM darurat. Luhut meminta masukan dari para ahli mengenai jalannya PPKM darurat.

Faktanya, selama PPKM darurat berlangsung telah terjadi kenaikan kasus harian virus corona. Berdasarkan data Worldometers kasus Covid-19 di Indonesia, rekor kasus baru terjadi pada Kamis (15/7) dengan penambahan 56.757 kasus per hari. Sedangkan angka kematian menyentuh 1.338 jiwa per hari kemarin (19/7). Itu sekaligus rekor sejak pemerintah mengumumkan kasus pertama virus asal Wuhan, Tiongkok pada 2 Maret 2020.

Indonesia telah mendeteksi 2.911.733 kasus Covid-19 per Senin (19/7). Sebanyak 542.938 kasus atau 18,64% di antaranya berstatus aktif, yakni perlu menjalani perawatan rumah sakit atau isolasi mandiri. Jumlah tersebut menjadikan peringkat Indonesia naik ke posisi empat dengan kasus aktif corona tertinggi di dunia.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyiapkan anggaran untuk melaksanakan PPKM darurat hingga pertengahan Agustus 2021. "PPKM darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," kata Sri Mulyani dalam paparan saat rapat kerja di DPR, Senin (12/7).

Menurut Epidemiolog Griffith University, Australia, Dicky Budiman, PPKM darurat idealnya harus diperpanjang. Ia menyebut, situasi di Indonesia kini sudah sangat darurat. “Indonesia kini sudah disematkan sebagai episentrum Covid-19 dunia,” ujarnya.

Sebagai informasi, episentrum pandemi Covid-19 ini merujuk pada negara atau wilayah yang memiliki pertumbuhan kasus aktif yang paling tinggi. Atau dapat dikatakan sebagai pusat penyebaran wabah. “Kalau tidak diperpanjang, maka, dampak dari adanya varian Delta dan akumulasi satu tahun lebih pandemi akan mengarah pada skenario terburuk,” katanya kepada Katadata.co.id kemarin (19/7).

Selain itu, penerapan PPKM darurat dipandang mampu mengurangi beban fasilitas kesehatan, menekan perserbaran kasus Covid-19, sekaligus memperkuat tracing dan karantina. Apalagi, kemampuan pemerintah baik pusat ataupun daerah dinilai masih sangat lemah dalam menangani pandemi.

Penyumbang bahan: Mela Syaharani (magang)