Jokowi Lanjutkan PPKM Darurat hingga 25 Juli, Ada Potensi Dilonggarkan

Intan Nirmala Sari
20 Juli 2021, 19:42
Kendaraan melintas di tempat penyekatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) PPKM Darurat di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (19/7/2021). Pemerintah masih mempertimbangkan rencana perpanjangan masa PPKM darurat Jawa-Bali yang akan be
ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/aww.
Kendaraan melintas di tempat penyekatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (19/7/2021). Pemerintah masih mempertimbangkan rencana perpanjangan masa PPKM darurat Jawa-Bali yang akan berakhir pada Selasa (20/7/2021). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/aww.

Ke depan, Presiden mengajak seluruh lapisan masyarakat dan seluruh komponen bangsa, untuk bersatu melawan Covid-19. Melalui usaha bersama, harapannya Indonesia bisa segera terbebas dari Covid-19 dan bisa melangsungkan kegiatan sosial dan ekonomi secara normal.

Pemerintah menetapkan PPKM darurat di luar Jawa-Bali sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Presiden Jokowi meminta Menteri Koordiantor Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengevaluasi PPKM darurat. Luhut meminta masukan dari para ahli mengenai jalannya PPKM darurat.

Faktanya, selama PPKM darurat berlangsung telah terjadi kenaikan kasus harian virus corona. Berdasarkan data Worldometers kasus Covid-19 di Indonesia, rekor kasus baru terjadi pada Kamis (15/7) dengan penambahan 56.757 kasus per hari. Sedangkan angka kematian menyentuh 1.338 jiwa per hari kemarin (19/7). Itu sekaligus rekor sejak pemerintah mengumumkan kasus pertama virus asal Wuhan, Tiongkok pada 2 Maret 2020.

Indonesia telah mendeteksi 2.911.733 kasus Covid-19 per Senin (19/7). Sebanyak 542.938 kasus atau 18,64% di antaranya berstatus aktif, yakni perlu menjalani perawatan rumah sakit atau isolasi mandiri. Jumlah tersebut menjadikan peringkat Indonesia naik ke posisi empat dengan kasus aktif corona tertinggi di dunia.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyiapkan anggaran untuk melaksanakan PPKM darurat hingga pertengahan Agustus 2021. "PPKM darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," kata Sri Mulyani dalam paparan saat rapat kerja di DPR, Senin (12/7).

Menurut Epidemiolog Griffith University, Australia, Dicky Budiman, PPKM darurat idealnya harus diperpanjang. Ia menyebut, situasi di Indonesia kini sudah sangat darurat. “Indonesia kini sudah disematkan sebagai episentrum Covid-19 dunia,” ujarnya.

Sebagai informasi, episentrum pandemi Covid-19 ini merujuk pada negara atau wilayah yang memiliki pertumbuhan kasus aktif yang paling tinggi. Atau dapat dikatakan sebagai pusat penyebaran wabah. “Kalau tidak diperpanjang, maka, dampak dari adanya varian Delta dan akumulasi satu tahun lebih pandemi akan mengarah pada skenario terburuk,” katanya kepada Katadata.co.id kemarin (19/7).

Selain itu, penerapan PPKM darurat dipandang mampu mengurangi beban fasilitas kesehatan, menekan perserbaran kasus Covid-19, sekaligus memperkuat tracing dan karantina. Apalagi, kemampuan pemerintah baik pusat ataupun daerah dinilai masih sangat lemah dalam menangani pandemi.

Penyumbang bahan: Mela Syaharani (magang)

Halaman:

Masyarakat dapat mencegah penyebaran virus corona dengan menerapkan 3M, yaitu: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak sekaligus menjauhi kerumunan. Klik di sini untuk info selengkapnya.
#satgascovid19 #ingatpesanibu #pakaimasker #jagajarak #cucitangan

Cek juga data ini

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...