Jokowi Naikkan Dana Otsus Papua Jadi Rp 8,5 Triliun Pada 2022
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyediakan anggaran Rp 8,5 triliun sebagai dana otonomi khusus (otsus) untuk Provinsi Papua dan Papua Barat dalam RAPBN 2022. Dana yang disiapkan ini lebih besar dibandingkan outlook APBN tahun 2021 sebesar Rp 7,6 triliun.
Dana otsus Papua yang disediakan pemerintah mengambil porsi 2,25% dari Dana Alokasi Umum (DAU). Perpanjangan pengalokasian anggaran ini dilakukan mulai tahun ini setelah aturannya resmi diteken Presiden Jokowi bulan lalu dan akan berlangsung hingga tahun 2041 mendatang.
Pemerintah sebelumnya telah merampungkan revisi kedua terhadap UU No. 21 tahun 2001 tentang Otsus Provinsi Papua, yang disusun dalam UU No. 2 tahun 2021 dan diundangkan 19 Juli lalu.
"Perpanjangan dan peningkatan besaran Dana Otsus menjadi 2,25% dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional disertai dengan perbaikan dan penajaman kebijakan dalam skema pengalokasian, penyaluran, dan tata kelolanya," kata Jokowi dalam pidato nota keuangan di sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Senin (16/8).
Dalam rincian RAPBN 2022 yang diterima Katadata.co.id, penggunaan dana otsus Papua akan dibagi ke dalam dua komponen, yakni block grant yang nilainya 1% dan spesific grant sebesar 1,25%. Penggunaan dalam bentuk block grant difokuskan untuk tiga tujuan yakni pembangunan dan pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan orang asli Papua (OAP) dan penguatan lembaga adat, serta kebutuhan lain berdasarkan prioritas daerah.
Sedangkan dana spesific grant akan dipakai untuk pendidikan, kesehatan dan permberdayaan ekonomi masyarakat. Pemerintah juga telah mengatur besaran dana yang dipakai untuk pendidikan paling sedikit 30% dan untuk kesehatan minimum 20 persen.
Selain anggaran dari DAU berupa dana otsus Papua dan Papua Barat, pemerintah juga menyediakan anggaran dana tambahan infrastruktur (DTI) Papua dan Papua Barat sebesar Rp 4,37 triliun. Anggaran ini dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi dan sanitasi lingkungan.
Selanjutnya, pemerintah provinsi Papua dan Papua Barat juga akan menerima transfer pendanaan melalui dana bagi hasil (DBH) migas. Pemerintah mengarahkan penggunaan DBH migas dengan earmark 35% untuk belanja pendidikan, 25% untuk belanja kesehatan dan perbaikan gizi, 30% untuk belanja infrastruktur dan 10% untuk belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat.
Anggaran ini juga diperlukan dalam mengentaskan kemiskinan di Bumi Cenderawasih. Dalam grafik di bawah, berikut angka kemiskinan di Papua dan Papua Barat:
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, dana otsus sebesar 2% dari DAU yang disediakan pemerintah selama ini memiliki pengaruh besar terhadap postur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kedua provinsi. Tito bahkan mengatakan dana otsus menyumbang lebih dari 60% terhadap anggaran pembanguann di Papua dan Papua Barat.
"Ada siklus anggaran yang menjadi pertimbangan, sehingga pembahasan dana otsus papua harus tepat waktu," kata Tito dalam Rapat Panitia Khusus Dana otsus Papua di DPR akhi Juni lalu.
Anggaran otsus Papua dan DTI Papua termasuk dalam dana yang disiapkan oleh pemerintah dalam RAPBN 2022 untuk transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Anggaran TKDD yang dipersiapkan pemerintah dalam RAPBN 2022 sebesar Rp 770,4 triliun, naik tipis dari outlook APBN 2021 sebesar Rp 770,3 triliun.
Anggaran belanja TKDD terdiri atas, anggaran daerah sebesar Rp 702,4 triliun, sementara dana desa Rp 68 triliun. Khusus pada anggaran daerah, nilanya dipecah-pecah lagi menjadi dana perimbangan sebesar Rp 673,7 triliun. Dana perimbangan terdiri atas dana trasnfer umum sebesar (DTU) Rp 483,3 triliun dan dana transfer khusus (DTK) sebesar Rp 190,4 triliun.
Selanjutnya anggaran daerah juga berupa dana insentif daerah sebesar Rp 7 triliun dan dana otsus dan dana kesitimewaan DIY. Selain Papua dan Papua Barat, pemerintah juga menyediakan dana otsus untuk provinsi Aceh sebesar Rp 7,6 triliun, serta dana tambahan infrastruktur dalam rangkan otsus Papua sebesar Rp 4,4 triliun. Sementara dana keistimewaan povinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) disediakan Rp 1,3 triliun.
