Sertifikasi Tanah Adat Papua Lambat, Wamen ATR: Kurang SDM
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) saat ini tengah menggenjot percepatan sertifikasi tanah adat di Papua. Meski begitu, kurangnya sumber daya manusia (SDM) menjadi tantangan tersendiri untuk merealisasikan hal itu.
Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra mengatakan selama ini persoalan SDM menjadi tantangan dalam mengejar target percepatan sertifikasi di tanah Papua. Oleh karena itu, program percepatan ini setidaknya membutuhkan kerja sama dan kolaborasi dari berbagai pihak.
"Kalau saat ini di sumber daya manusia. Karena teman saya di Papua dan Papua barat masih sangat terbatas sedangkan target masih tinggi. Jadi untuk turun ke bawah memahami itu butuh kolaborasi itu yang sedang kita gali," ujar dia dalam diskusi Katadata SAFE 2021 membahas 'Green Development Acceleration in the Land of Papua', Kamis (26/8).
Adapun saat ini pemerintah tengah mencoba bekerja sama dengan masyarakat sipil dan pemerintah daerah. Terutama dalam melaksanakan survei sehingga pemetaan dapat segera selesai.
Menurut dia masyarakat Papua selama ini membutuhkan pengakuan atas tanah mereka. Hal ini sangat penting bagi mereka sebagai bentuk kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah. "Kalau kami mimpi besarnya pengakuan dan perlindungan dan adanya jaminan," ujarnya.
Sehingga ketika nanti lahan tersebut akan dipakai untuk pembangunan maupun pengalihan hak, pemerintah ada untuk menjamin semua itu. Begitupun ketika ada investor yang ingin memanfaatkan tanah tersebut, nantinya dapat dinegosiasikan.
Oleh karena itu, menurut dia pemetaan sosial cukup penting dilakukan terlebih dulu. Sehingga menjadi pondasi awal untuk memulai perencanaan tata ruang.
"Pemetaan ini jadi pondasi awal, gak serta merta langsung dikasih hak, karena ini sangat sensitif. Sekarang ini masih tahap awal bagi saya untuk memahami dulu lalu bergerak seiring dengan kesadaran dan inisiatif yang sudah dilakukan," ujarnya.
