Kementerian Agraria dan Tata Ruang - Berita Terkini

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengungkap banyak hal. Dari ide awal pembuatan omnibus law hingga konsep pengadaan bank tanah yang juga diatur dalam UU Cipta Kerja.

Bank tanah ini pernah menjadi isu kontroversial dalam Rancangan UU Pertanahan.

Menteri Agraria memperkirakan, omnibus law berkontribusi 1% terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

UU Pertanahan di antaranya akan mengatur tentang pendaftaran tanah secara digital. Ini dianggap sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah pertanahan.

Belum dibukanya data HGU telah melanggar ketentuan pidana Pasal 52 Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Walhi dengan beberapa lembaga nirlaba lainnya telah melakukan somasi agar Kementerian Agrari segera buka data HGU.

Kadin Indonesia menilai pemerintah yang punya hak untuk membuka atau tidak data terkait HGU.

"Kepentingan nasional itu industri sawit," kata Menteri Agraria Sofyan Djalil.

Ombudsman menilai tertutupnya data HGU akan membuat kontrol terhadap hak guna usaha yang mau jatuh tempo menjadi sulit.