MAKI Akan Laporkan Lili Pintauli Siregar ke Kejaksaan Agung
Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) berencana melaporkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar ke Kejaksaan Agung (Kejagung).
Koordinator MAKI Boyamin Saiman menegaskan lembaganya meminta Lili untuk mengundurkan diri sebagai salah satu pimpinan KPK. Namun, jika sampai November 2021 permintaan itu tidak ditanggapi, MAKI akan melaporkan Lili ke pihak kejaksaan. "Hal itu karena di dalam Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan juga bisa menangani tindak pidana yang diatur undang-undang khusus. Nah, buktinya menangani korupsi bisa 'kan kejaksaan, khusus," ujar Boyamin dikutip dari Antara, Selasa (14/9).
Sebelumnya, Dewan Pengawas KPK telah menjatuhkan sanksi kepada Lili yang dinilai melanggar kode etik. Lili disinyalir menyalahgunakan pengaruhnya untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini ia membantu saudaranya, yaitu Ruri Prihatini Lubis yang pernah menjadi Plt. Direktur PDAM Tirto Kualo di Tanjungbalai terkait dengan belum dibayarnya uang jasa pengabdian dengan meminta bantuan kepada Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial. Lili juga diketahui berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK dalam hal ini Syahrial yang telah ditetapkan sebagai tersangka penerima suap.
Mengacu pada Pasal 36 Ayat (1) UU KPK menyebutkan bahwa pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apa pun.
Dalam Pasal 65 disebutkan bahwa setiap anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.
Dalam kasus Lili, Dewas KPK menjatuhkan sanksi berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan Syahrial bersama Sekda Kota Tanjungbalai Yusmada sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan lelang mutasi jabatan di Pemkot Tanjungbalai, Sumatera Utara Tahun 2019.
