Jokowi Harap Bantuan Rp 1,2 Juta Dorong PKL Tarakan Makin Berkembang
Presiden Joko Widodo, atau Jokowi, memberikan bantuan modal kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) di Tarakan, Kaliamantan Utara, sebesar Rp 1,2 juta per orang. Kepala Negara berharap, bantuan modal tersebut bisa membantu para PKL untuk mengembangkan usahanya.
"Kita harapkan dengan tambahan modal itu, mereka bisa mengembangkan usahanya dengan baik di tengah masa pandemi yang sangat sulit ini," kata Jokowi di Tarakan, Selasa (19/10).
Bantuan modal tersebut diberikan kepada sejumlah PKL yang berada di ruas jalan di Tarakan.
Menurutnya, para PKL pun optimistis terhadap usaha mereka. Sebab, saat ini omzet para PKL tengah merangkak naik. "Bahkan jauh lebih baik dari sebelumnya," ujar dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut pun berharap, omzet para pedagang akan lebih meningkat saat kondisi pandemi sudah lebih baik.
Dalam kesempatan itu, Jokowi turut didampingi oleh Duta Besar Ceko untuk Indonesia Jaroslav Dolecek beserta istri, Duta Besar Cili untuk Indonesia Gustavo Nelson Ayares Ossandon, Duta Besar Finlandia untuk Indonesia Jari Sinkari, Wakil Duta Besar Brazil untuk Indonesia Daniel Barra Ferreira, dan Country Director Bank Dunia Satu Kahkonen.
Sebelumnya, Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan, asosiasi pedagang kaki lima turut dilibatkan untuk menyalurkan bantuan kepada PKL.
Jokowi juga meminta asosiasi untuk menggunakan data PKL dalam menyalurkan BLT kepada 1 juta penerima.
"Asosiasi PKL ikut terlibat dalam penyaluran bantuan Rp 1,2 juta," kata Teten usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/9).
Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, bantuan BLT PKL akan didistribusikan melalui TNI dan Polri kepada 1 juta penerima dengan besaran Rp 1,2 juta.
Namun bantuan ini hanya diberikan bagi PKL, pemilik warung dan warteg yang memenuhi dua ketentuan. Pertama, mereka harus belum terdaftar sebagai penerima bantuan produksi usaha mikro (BPUM). Kedua, lokasi usahanya berada di wilayah yang masuk kategori PPKM Level 3 dan 4.
Seperti diketahui, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun yang diberikan kepada pedagang kaki lima (PKL) dan pedagang warung tegal. Bantuan ini akan disalurkan oleh TNI dan Polri.
Bantuan diberikan bagi PKL, pemilik warung dan warteg yang memenuhi dua ketentuan. Pertama, penerima belum terdaftar sebagai peneriman bantuan produksi usaha mikro (BPUM).
Kedua, lokasi usahanya berada di wilayah yang masuk kategori PPKM Level 3 dan 4.
Bantuan kepada PKL merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dialokasikan sebesar Rp 744,77 triliun untuk tahun ini.
Sebagian besar mengalir untuk program kesehatan dan perlindungan sosial. Anggaran untuk kesehatan Rp 214,96 triliun dan perlindungan sosial Rp 186,64.
Selain itu, terdapat anggaran untuk dukungan UMKM Rp 162,40 triliun, program prioritas Rp 117,94 triliun dan insentif untuk usaha Rp 62,83 triliun.
