24 Daerah Unggulan dalam Pengelolaan APBD untuk Pembangunan

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia, sejak awal tahun 2020 telah berdampak bagi pemerintah daerah dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemda harus merancang ulang strategi dalam merencanakan APBD pada pertengahan tahun sebagai upaya menangani berbagai dampak pandemi di daerah.

Kendati menyesuaikan anggaran dengan prioritas untuk penanganan Covid-19, pemda tetap menjalankan tugas utama pembangunan daerah, baik di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan perekonomian. Apalagi, dalam merealisasikan penggunaan APBD, pemda perlu memperhatikan sejumlah kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang. Beberapa di antaranya adalah proporsi kewajiban 20% untuk anggaran pendidikan dan 10% anggaran kesehatan.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemda memang memiliki otoritas untuk mengatur urusan terkait pengelolaan daerahnya, sesuai dengan asas otonomi. Salah satunya mencakup penggunaan APBD yang diterima dari Kementerian Keuangan setiap tahunnya. Melalui otonomi, pemda diharapkan dapat mengelola APBD sesuai urgensi pembangunan daerah. Pemimpin daerah menjadi pihak yang paling memahami permasalahan dan kebutuhan daerahnya.

Untuk mengukur kinerja dan efektivitas daerah dalam mengelola anggaran untuk tujuan pembangunan, tim riset dan analisis Katadata Insight Center (KIC) melakukan pemetaan dan pengukuran melalui Indeks Kelola 2021. Tahun ini merupakan tahun keempat yang dilakukan oleh KIC dalam memotret kinerja dari 508 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia.

Melalui pengukuran indeks ini diharapkan para pemimpin daerah dapat memacu pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan perhitungan Indeks Kelola 2021, menurut Head of KIC, Adek Media Roza, terdapat 24 pemenang untuk setiap kategori dan kelompok.

Daerah-daerah yang menjadi pemenang ini terpilih karena berhasil mengelola anggaran sesuai kebutuhan prioritas pembangunan daerah masing-masing.

Pentingnya pengelolaan yang tepat terhadap anggaran belanja daerah dapat memberi dampak yang luas, terutama bagi bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, maupun ekonomi. “Pemerintah pusat pun mendorong realisasi belanja daerah agar aktivitas perekonomian di daerah dapat kembali bergeliat, sehingga pemulihan ekonomi nasional dapat terjadi,” kata Adek Media Roza.

Indeks Kelola membagi kota/kabupaten di Indonesia menjadi empat kelompok berdasarkan APBD per kapita dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembagian kelompok kota/kabupaten ini dilakukan karena fase pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berbeda antar daerah.

Hasil pembangunan di daerah pemekaran wilayah secara umum lebih rendah dibandingkan daerah yang telah lama berdiri. Karenanya, pembagian menjadi empat kelompok ini diharapkan dapat membandingkan antar daerah secara lebih adil.

Indeks Kelola 2021 (Katadata)

Setelah dibagi menjadi 4 kelompok, kota dan kabupaten di setiap kelompok diukur untuk masing-masing kategori. Indeks Kelola memiliki enam kategori penilaian, yaitu:
1. Ketepatan alokasi APBD bidang Pendidikan
2. Pembangunan bidang Pendidikan
3. Ketepatan alokasi APBD bidang Kesehatan
4. Pembangunan bidang Kesehatan
5. Ketepatan alokasi APBD bidang Ekonomi
6. Pembangunan bidang Kesejahteraan
Hasil analisis dan pemetaan berdasarkan Indeks Kelola 2021 menunjukkan bahwa Kota Madiun berturut-turut menjadi pemenang dari Ketepatan Alokasi APBD Bidang Pendidikan dari Kelompok 1. Walikota Madiun memang memiliki perhatian khusus terhadap pendidikan yang ditunjukkan dari kebijakan Pemerintah Daerah tersebut.

Dalam wawancara dengan tim KIC sebelumnya, Maidi, Walikota Madiun pernah menyebutkan sejumlah contoh program unggulan, seperti program laptop gratis, wifi gratis, seragam dan ongkos jahit, bus sekolah, hingga Bantuan Beasiswa Mahasiswa (BBM).

Kebijakan Pemerintah Kota Madiun ini pun tepat sasaran dan meningkat. Sejak tahun 2020 lalu kegiatan belajar mengajar banyak dilakukan di rumah akibat pandemi sehingga para pelajar membutuhkan beragam bantuan terkait seperti dilakukan oleh Pemkot Madiun.

Terkait ketepatan alokasi APBD bidang kesehatan, Kabupaten Cianjur menjadi pemenang di Kelompok 4 yang telah mengubah postur anggaran secara khusus untuk menangani dampak pandemi di kabupaten tersebut.

Seperti diberitakan detik.com, kabupaten Cianjur mengalokasikan hingga Rp 100 miliar untuk pengadaan sarana kesehatan, penyediaan Alat Pelindung Diri (APD), masker, vitamin, rapid test, dan sebagainya.

Tambahan lagi, Kabupaten Cianjur turut mendukung penyelenggaraan program nasional Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Kabupaten ini juga mengadakan program Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PBI APBD) bagi masyarakat agar menjadi peserta JKN-KIS.

Pemenang Kelompok 3 pada Kategori Ketepatan Alokasi APBD Bidang Ekonomi adalah Kabupaten Asmat, Provinsi Papua. Meskipun pemerintah telah menetapkan Kabupaten Asmat ke dalam 62 daerah tertinggal, namun pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur perhubungan ke daerah ini. Tujuannya adalah menjadikan Asmat sebagai salah satu destinasi pariwisata kelas dunia.

Kabupaten Asmat memenangi Kategori Ketepatan Alokasi APBD Bidang Ekonomi pada Indeks Kelola selama 2 tahun berturut-turut, yaitu pada Indeks Kelola 2020 dan Indeks Kelola 2021.

Berikut ini, perincian 24 kota dan kabupaten yang terpilih sebagai pemda yang menunjukkan ketepatan dan efektivitas dalam pengelolaan APBD untuk pembangunan bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.
 Ketepatan Alokasi APBD Bidang Pendidikan

 Pembangunan Bidang Pendidikan

 Ketepatan Alokasi APBD Bidang Kesehatan

 Pembangunan Bidang Kesehatan

 Ketepatan Alokasi APBD Bidang Ekonomi

 Pembangunan Bidang Kesejahteraan