DPR Sepakati 40 RUU Prioritas Masuk Prolegnas 2022, Ini Daftarnya

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) setuju untuk menyepakati sebanyak 40 Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2022.

Kesepakatan tersebut disetujui dalam Rapat Pleno pengambilan keputusan penyusunan Prolegnas Prioritas antara Baleg DPR bersama Menteri Hukum dan Ham (Menkumham), Yasonna Laoly.

"Pada dasarnya kami menerima hasil rapat kesepakatan panitia kerja untuk Prolegnas Prioritas 2022 ini," ujar Yasonna di dalam Rapat Pleno di Kompleks Parlemen pada Senin (6/12) malam.

Lebih lanjut, kedua pihak juga menyepakati sebanyak 254 RUU dalam Prolegnas Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024. Selain itu, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) juga dimasukkan ke dalam daftar RUU Kumulatif terbuka.

"Saya ingin menegaskan kembali jadi semua fraksi setuju?" tanya Wakil Ketua Baleg M. Nurdin dalam Rapat Pleno pengambilan keputusan penyusunan Prolegnas Prioritas, yang disambut dengan kata "setuju" dari seluruh peserta rapat yang hadir.

Secara rinci terdapat 26 RUU yang diusulkan oleh DPR, 12 diusulkan oleh Pemerintah dan 2 diusulkan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Berikut adalah 40 RUU yang telah disetujui dengan rincian usulan dari masing-masing pihak:

Usulan DPR:

1. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
3. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
5. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
6. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
7. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan
8. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
9. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan
10. RUU tentang Praktik Psikologi
11. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
12. RUU tentang Reformasi Pengembangandan Penguatan Sektor Keuangan
13. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
14. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
15. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol
16. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
17. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat
18. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado
19. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
20. RUU tentang Bahan Kimia 
21. RUU tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Anggota DPR RI
22. RUU tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara
23. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
24. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat 
25. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama
26. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak

Usulan Pemerintah:

27. RUU tentang Pelindungan Data Pribadi
28. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
29. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
30. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
31. RUU tentang Hukum Acara Perdata
32. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
33. RUU tentang Ibu Kota Negara 
34. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (RUU tentang Landas Kontinen)
35. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah)
36. RUU tentang Wabah (dalam Prolegnas 2020-2024 tertulis: RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular)
37. RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
38. RUU tentang Desain Industri (dalam Prolegnas 2020-2024, tertulis: RUU Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri)

Usulan DPD:

39. RUU tentang Daerah Kepulauan
40. RUU tentang Badan Usaha Milik Desa