Kemenhub Targetkan Serapan Anggaran 96% Tahun Ini, Untuk Apa Saja?
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) optimistis penyerapan anggaran mencapai 96% akhir tahun ini. Pada tahun 2021, Kemenhub mendapatkan alokasi anggaran anggaran Rp 34,01 triliun setelah adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 dari sebelumnya Rp 45,66 triliun.
"Satu upaya yang tidak mudah di tengah pandemi, tetapi kami tetap konsisten melanjutkan pembangunan," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam konferensi pers, Selasa (21/12).
Sedangkan anggaran tersebut digunakan untuk menyelesaikan sejumlah pembangunan infrastruktur transportasi pada tahun 2021. Beberapa di antaranya KRL Jogja – Solo, Bandara Kuabang Halmahera Utara, Bandara Haji Muhammad Sidik Muara Teweh Kalimantan Tengah, dan KA Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) Kulonprogo,
Kemudian, Jalur Layang Stasiun Manggarai Jakarta, Bandara Mopah Merauke Papua, Terminal Multipurpose Wae Kelambu Pelabuhan Labuan Bajo, Bandara Tebelian Sintang Kalimantan Barat, dan Bandara Ngloram Cepu Jawa Tengah.
Adapun pembangunan infrastruktur yang masih berjalan pada tahun 2021 ini, di antaranya Terminal Tipe A (Amplas Medan, Tirtonadi Jateng), pembangunan Pelabuhan Ambon Baru, Pelabuhan Penyeberangan di Nusa Penida, Bali dan di beberapa tempat lainnya (Kaimana, Batanta, Weda, Salawati, Bade), pembangunan Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat, dan Jalur Ganda KA Manggarai-Cikarang.
Budi mengatakan, peningkatan kualitas pelayanan di sektor transportasi juga terus dilakukan. Beberapa di antaranya adalah pemberian subsidi tarif pelayanan angkutan buy the Service (BTS) di 3 kota, subsidi PSO udara, laut dan kereta api perintis, penanganan angkutan barang Overdimension dan Overload (ODOL), dan penerapan kebijakan pertukaran Anak Buah Kapal (ABK) di masa Pandemi Covid-19.
Lalu, pembukaan lintasan penyeberangan dari Banyuwangi ke NTB, pelatihan khusus kepada operator untuk penanganan penyandang disabilitas pengguna jasa transportasi, dan peningkatan pelayanan jembatan timbang.
"Kami akan lanjutkan pembangunan infrastruktur transportasi dengan konsep Indonesia sentris, yaitu tidak hanya di Jawa, tetapi ke seluruh wilayah Indonesia," katanya.
Sedangkan Kemenhub mendapatkan anggaran Rp 32,9 triliun untuk tahun depan. Angka ini berada di bawah Kementerian Pertahanan, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, hingga Kementerian Keuangan.
Sementara di tahun 2022, Kemenhub akan mengintensifkan penerapan program Buy The Service (BTS) untuk mendorong warga untuk menggunakan transportasi umum. Program BTS dilakukan dengan membeli layanan angkutan massal perkotaan kepada operator dengan mekanisne lelang.
Pemerintah nantinya mengalokasikan anggaran guna membeli layanan jasa angkutan yang disediakan oleh perusahaan angkutan umum (BUMN, BUMD, ataupun swasta) dengan kriteria tertentu. Penyedia jasa lalu akan mengikuti lelang dan mendapatkan subsidi biaya operasional kendaraan sebesar 100% agar Standar Pelayanan Minimal (SPM) terjamin.
Hingga 2021, program BTS sudah terealisasi di empat kota yakni, Medan, Surabaya, Bandung, dan Makassar. Sedangkan wilayah lain yang memenuhi kriteria layak menerima program tersebut, yaitu Palembang, Surakarta, Yogyakarta dan Denpasar (sudah tahap operasional sejak tahun 2020), serta Banjarmasin, Bogor dan Banyumas.
Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan, pihaknya akan menambah satu koridor BTS di Surabaya dan satu koridor Bandung, dan keduanya direncanakan menggunakan bus listrik.
"BTS ini waktu tunggu atau headway-nya dipertahankan antara 10-15 menit. Selain itu masyarakat bisa mengakses layanan ini dengan aplikasi yang tersedia di smartphone," katanya.
