Jokowi: RI Butuh Rp 717 Triliun untuk Transisi Energi Terbarukan
Indonesia telah menyatakan komitmen untuk transisi menuju energi baru terbarukan. Meski demikian, Presiden Joko Widodo mengatakan transformasi menuju bauran energi yang ramah lingkungan membutuhkan biaya sangat besar, yaitu US$ 50 miliar atau setara Rp 717 triliun (kurs Rp 14.340 per USD).
"Transisi energi memerlukan pembiayaan, memerlukan pendanaan sangat besar," kata Jokowi dalam World Economic Forum yang dihadiri secara daring dari Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (20/1).
Selain itu, Indonesia memerlukan pendanaan sebesar US$ 37 miliar atau sekitar Rp 530,58 triliun untuk sektor kehutanan, lahan, dan karbon laut. Untuk itu, RI perlu mendapatkan dukungan biaya yang tidak terlalu membebani masyarakat, negara, dan industri.
Jokowi pun meminta negara maju untuk berkontribusi dalam pembiayaan hingga transfer teknologi lantaran Indonesia tidak bisa bekerja secara sendiri. "Perlu bekerja sama secara domestik, kerja sama secara global," katanya.
Di dalam negeri, Indonesia telah bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) energi dan pihak swasta untuk mendesain transisi energi yang adil dan terjangkau.
Sedangkan di tingkat internasional, pemerintah telah bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB) untuk memulai transisi energi dari batu bara ke energi baru dan terbarukan.
Kepala Negara juga mengundang sektor swasta untuk berkontribusi dalam transisi energi tersebut. Kesempatan investasi pun akan dibuka seluas mungkin pada sektor energi terbarukan.
"Saya mengajak para pemangku kepentingan untuk bermitra dengan Indonesia, maju bersama, tumbuh bersama," katanya.
Sebelumnya, peneliti Prakarsa Fiona Armintasari mengatakan pembiayaan transisi energi perlu melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah, lembaga keuangan internasional, dan institusi perbankan.
Saat ini, lembaga keuangan internasional mendominasi pembiayaan transisi energi. Padahal peran bank terutama swasta, sangat penting dalam mendorong transisi energi, apalagi di Indonesia sekitar 80% aset keuangan dipegang bank swasta.
