Airlangga Klaim Aturan Baru JHT Beri Manfaat Lebih Besar ke Pekerja
Pemerintah telah mengubah batas usia pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan menjadi 56 tahun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, perubahan aturan itu dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada pekerja dibandingkan ketentuan sebelumnya.
Adapun, aturan baru tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022.
"Akumulasi iuran dan manfaat akan diterima lebih besar jika peserta mencapai usia pensiun yaitu di usia 56 tahun," kata Airlangga dalam konferensi pers daring, Senin (14/2).
JHT merupakan program jangka panjang untuk pekerja yang pensiun, mengalami cacat tetap, atau meninggal dunia.
Namun, JHT tetap dapat dicairkan sebelum usia 56 tahun jika peserta sudah bergabung minimal 10 tahun.
Sebelum memasuki usia 56 tahun dan sudah melewati 10 tahun masa kepesertaan, saldo JHT bisa dicairkan sebesar 30% untuk kepemilikan rumah atau 10% untuk keperluan lain sesuai persiapa masa pensiun.
Saat ini, peserta Program JHT juga bisa memanfaatkan fasilitas Manfaat Layanan Tambahan (MLT) berupa bunga ringan untuk Pinjaman uang muka perumahan (PUMP) maksimal Rp 150 juta, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) maksimal Rp 500 juta, dan Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP) maksimal Rp 200 juta.
Ia pun memastikan, pemerintah tidak mengabaikan perlindungan untuk pekerja/buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebelum usia 56 tahun.
Pasalnya, pekerja yang terkena PHK akan menerima Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.
Adapun, JKP merupakan jaminan untuk jangka pendek yang diatur melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Klaim JKP efektif berlaku mulai 1 Februari 2022.
Airlangga memastikan, iuran JKP tidak akan membebani peserta. Sebab, iuran sebesar 0,46% akan dibiayai pemerintah.
Nantinya, pekerja yang terkena PHK akan mendapatkan uang tunai yang diberikan setiap bulan sebanyak enam kali.
Korban PHK akan menerima uang tunai sebesar 45% dari gaji dengan batas atas sebesar Rp 5 juta. Uang tunai akan diberikan pada bulan kesatu sampai ketiga.
Kemudian, pekerja akan mendapatkan uang tunai sebesar 25% dari gaji dengan batas atas Rp 5 juta. Uang tunai ini akan diberikan pada bulan keempat hingga bulan keenam.
Dengan demikian, uang tunai yang diterima oleh korban PHK maksimal sebesar Rp 10,5 juta.
"Jadi ini dapat lebih tinggi dari skema lama. Pekerja juga masih dapat akses 30% untuk kredit perumahan," ujar dia.
