Berita JHT Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Menaker juga menyederhanakan syarat pencairan JHT kepada para pekerja.

Aturan mengenai JHT ditargetkan rampung pada Mei nanti.

Era populasi menua yang akan dihadapi Indonesia mulai tahun 2039 menjadi alasan pemerintah dibalik kebijakan pencairan JHT di usia 56 tahun.

Menaker akan mengembalikan aturan JHT seperti dulu. Sedangkan ketentuan yang telah diterbitkan akan direvisi.

Revisi aturan JHT dilakukan usai keluar instruksi dari Presiden Joko Widodo.

Penguggat menilai, UU Cipta Kerja seharusnya mengatur pencairan JHT untuk peserta yang berhenti kerja, baik karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maupun pengunduran diri.

Menteri ida mengatakan nantinya JHT bisa bermanfaat untuk membantu pekerja/buruh yang terdampak, khususnya mereka yang ter-PHK di masa pandemi ini.

Revisi JHT akan dilakukan pada Permenaker atau aturan terkait. Payung hukum ini sempat menimbulkan polemik karena syarat pencairan penuh JHT pada usia setelah 56 tahun.

Dalam aturan baru, pencairan JHT hanya dapat dilakukan ketika usia 56 tahun. Sementara dalam aturan sebelumnya pencairan paling cepat satu bulan setelah berhenti kerja.

Jumlah nominal aset neto tersedia untuk manfaat JHT selalu meningkat setiap tahunnya.

Mayoritas dana JHT diinvestasikan BPJS Ketenagakerjaan pada obligasi dan surat berharga negara.

Salah satu alasan Kemenaker mengubah aturan JHT untuk mengacu pada Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Perusaha mengatakan JHT yang cair di usia 56 tahun akan membantu pekerja di saat usia mereka tak produktif lagi. Buruh akan menggelar demonstrasi menuntut pencabutan aturan ini

Para buruh merasa dirugikan dengan syarat pencairan dana JHT jika pekerja berusia 56 tahun atau memasuki masa pensiun.

Pemerintah menawarkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk menggantikan peran JHT. Ini produk baru yang diamanatkan UU Cipta Kerja.