Berita JHT Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan tidak ada pemajakan berganda berkaitan dengan pencairan dana pensiun atau jaminan hari tua (JHT).

Peserta yang memiliki saldo JHT di atas Rp 50 juta akan dikenakan tarif pajak penghasilan (PPh) final 5%.

Penasehat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal menyampaikan bakal menyurati Menkeu Purbaya soal penghapusan pajak jaminan sosial bagi buruh.

Usia pensiun karyawan di Indonesia dinaikkan menjadi 59 tahun. Artinya, karyawan yang pensiun baru bisa mencairkan jaminan hari tua pada usia tersebut.

Pembagian dua akun JHT ini menjadi sebuah upaya pemerintah untuk memastikan seluruh pekerja memiliki tabungan di hari tuanya kelak.

Kebijakan Tapera dianggap tumpang tindih dengan program pembiayaan rumah dari BPJS Ketenagakerjaan. Apa perbedaan Tapera dengan BPJS Ketenagakerjaan?

JHT adalah program dari pemerintah berupa manfaat uang yang diberikan kepada peserta yang telah memasuki usia pensiun. Berikut ini penjelasan selengkapnya.

BPJS Ketenagakerjaan menyayangkan pekerja usia produktif telah mencairkan jaminan hari tuanya.

Ketika seseorang telah memasuki usia pensiun, biasanya menerima sejumlah uang, seperti uang pesangon dan manfaat pensiun. Atas uang yang diterima tersebut, dikenakan pungutan pajak penghasilan (PPh).

Pengajuan dokumen pencairan JHT saat ini juga bisa dilakukan secara online.

Pensiunan yang ingin mencairkan JHT yang cukup melampirkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan dan KTP.

Menaker juga menyederhanakan syarat pencairan JHT kepada para pekerja.

Aturan mengenai JHT ditargetkan rampung pada Mei nanti.

Era populasi menua yang akan dihadapi Indonesia mulai tahun 2039 menjadi alasan pemerintah dibalik kebijakan pencairan JHT di usia 56 tahun.

Menaker akan mengembalikan aturan JHT seperti dulu. Sedangkan ketentuan yang telah diterbitkan akan direvisi.