Menaker Jelaskan Alasan dan Tujuan Aturan JHT Baru Cair Usia 56 Tahun
Sebanyak 378 ribu orang meneken petisi menolak aturan baru Kementerian Ketenagakerjaan yang hanya mengizinkan pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) dilakukan saat pekerja berusia 56 tahun, termasuk bagi yang mengundurkan diri atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan program JHT dimaksudkan untuk kepentingan jangka panjang.
"Sesuai namanya Program JHT adalah merupakan usaha kita semua untuk menyiapkan agar para pekerja kita di hari tuanya, di saat sudah tidak bekerja, mereka masih dapat melanjutkan kehidupannya dengan baik," ujar Ida Fauziyah dalam keterangan virtual, Senin (15/2).
Ia menegaskan, program JHT sejak awal dipersiapkan untuk kepentingan jangka panjang pekerja. Sementara untuk kepentingan jangka pendek, pemerintah telah memiliki program lain, yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang akan membantu para pekerja yang terkena PHK.
Ida mengingatkan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bahwa klaim dapat dilakukan sebagian dengan jangka waktu tertentu.
Klaim dapat dilakukan ketika peserta telah mengikuti Program JHT paling minimal 10 tahun dengan besaran yang dapat diambil adalah 30% dari manfaat JHT untuk pemilikan rumah atau 10% dari manfaat JHT untuk keperluan lainnya dalam rangka persiapan masa pensiun. Sementara sisa manfaat JHT yang belum diambil dapat dilakukan pada usia 56 tahun.
"Apabila manfaat JHT kapanpun bisa dilakukan klaim 100 persen maka tentu tujuan Program JHT tidak akan tercapai," ujarnya.
Selain itu, menurut dia, ketentuan pencairan JHT pada usia 56 tahun tak berlaku untuk peserta yang meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.
"Bagi peserta yang meninggal dunia maka dapat diklaim oleh ahli waris dan untuk yang dalam kondisi cacat total tetap maka klaim dapat diajukan setelah adanya penetapan catat total tetap," kata Ida.
Mengutip laman change.org, sudah terdapat 378.761 orang yang telah menandatangai petisi menolak pencairan JHT di usia 56 tahun hingga Selasa (15/2) pukul 07.30 WIB. Suhari Ete yang memulai petisi ini menilai peraturan ini merugikan karena buruh yang mengundurkan diri atau di PHK baru dapat mengambil dama JHT saat usia pensiun.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sebelumnya juga menyatakan menolak aturan pencairan JHT yang dikeluarkan Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka bahkan mengancam akan menggelar demonstrasi jika Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 ini tak dicabut.
“Kalau tidak didengar, kami akan turun ke jalan di Kemenaker,” kata Iqbal dalam konferensi pers virtual, Sabtu (12/2).
Iqbal memberikan beberapa alasan mengapa KSPI menolak aturan ini. Pertama adalah dampak dari pandemi terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masih terasa. Di sisi lain, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) belum berjalan lantaran perlu aturan teknis. “JHT itu pertahanan terakhir buruh yang kena PHK akibat pandemi,” kata Iqbal.
Faktor kedua, KSPI menganggap Kemenaker tak mematuhi arahan Jokowi. Iqbal mengatakan tahun 2015 lalu, Menaker yang saat itu dijabat Hanif Dhakiri pernah menetapkan JHT baru bisa diambil setelah 10 tahun iuran. Namun belakangan, aturan tersebut direvisi karena arahan presiden.
Faktor berikutnya adalah kebijakan ini diputuskan saat kondisi perekonomian masih belum menentu. Iqbal mengatakan jika buruh tak bisa mengambil JHT, maka kondisi ini bisa memukul ekonomi RI. “Nanti saja kalau sudah layak dan daya beli meningkat,” katanya.
