Pemerintah Target Hanya 2,5 Juta Penduduk Miskin Ekstrem Tahun Depan

Jumlah penduduk miskin ekstrem di Indonesia mencapai 10,9 juta jiwa atau 4% dari total populasi 270 juta penduduk per tahun 2021. Pemerintah menargetkan jumlahnya berkurang drastis menjadi cuma 2,5 juta orang pada tahun depan.

“Menjadi 2,5 juta sampai tiga juta penduduk pada 2023,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (16/2).

Target itu termasuk dalam kebijakan prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.

Suharso mengatakan, pemerintah menargetkan jumlah penduduk miskin esktrem 0-1% pada 2024. Kemiskinan ekstrem adalah keadaan masyarakat yang memiliki paritas daya beli di bawah US$ 1,9 atau sekitar Rp 27.175.

Berdasarkan laman Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, persentase penduduk miskin Indonesia 10,14% atau 27,54 juta pada 2021. Sebanyak 7,89% di perkotaan dan 13,1% di perdesaan.

Dari 27,54 juta penduduk miskin, 10,9 juta di antaranya termasuk ekstrem. Sebanyak 7,3 juta jiwa tinggal di desa.

Padahal, berdasarkan data Badan Pusat Statitik pada Mei 2021, tingkat pengangguran terbuka di perdesaan lebih rendah dibandingkan perkotaan. Di Perkotaan, Tingkat Pengangguran Terbuka mencapai 8%, sementara desa 4,11%.

Presiden Jokowi menekankan bahwa tema dari RKP maupun Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) 2023 adalah Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Selain kemiskinan, pemerintah menyusun sejumlah kebijakan prioritas pada 2023 yakni:

• Peningkatan kualitas sumber daya manusia, dalam hal ini pendidikan dan kesehatan
• Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan lapangan kerja
• Pemulihan dunia usaha
• Revitalisasi industri
• Penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas

Indonesia juga berkomitmen mencapai nol emisi pada 2060 melalui ekonomi hijau dan transisi energi. “Pembangunan rendah karbon dalam hal ini transisi energi penting sebagai respons terhadap perubahan iklim," kata Suharso.

Pemerintah juga akan melanjutkan dan menyelesaikan infrastruktur dasar yakni air bersih dan sanitasi.

Hasil lain dalam Sidang Kabinet Paripurna itu di antaranya:

• Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 5,3% - 5,9%
• Penurunan emisi gas rumah kaca 27%
• Penurunan tingkat pengangguran terbuka 5,3% – 6%
• Rasio gini berada di level 0,375-0,378
• Indeks pembangunan manusia 73,29% - 73,35%
• Tingkat kemiskinan 7% - 8%
• Nilai tukar petani 103 – 105
• Nilai tukar nelayan 105 - 107.