Teriak "Jokowi Tiga Periode", APDESI Singgung Hubungan dengan Luhut
Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) mengaku tidak terlibat politik praktis, khususnya dalam bentuk dukungan penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Namun, jajaran pengurus membebaskan para anggotanya menyuarakan aspirasi mereka, termasuk penambahan masa jabatan Presiden Joko Widodo menjadi tiga periode.
Menurut Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) APDESI Asri Anas, teriakan dukungan terhadap Jokowi tiga periode terjadi karena pola pikir para kepala desa yang sederhana mengenai masa jabatan.
“Masa kita (kepala desa) tiga periode, presiden tidak tiga periode? Persoalan dia melekat di konstitusi atau undang-undang, kita tidak mau pusing," kata Asri dalam Konferensi Pers di Jakarta, Kamis (31/3).
Asri menuturkan, teriakan tiga periode untuk Jokowi saat acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) APDESI tidak bergema lebih jauh, justru karena dihentikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
“Kalau teman-teman memberikan aspirasi kepada Pak Jokowi, itu lumrah. Tidak ada arahan dari Pak Luhut," katanya.
Secara organisasi, APDESI tak akan membahas lebih lanjut persoalan dukungan perpanjangan masa jabatan presiden. "Kita tidak akan ada lobi-lobi setelah ini,” janji Asri.
Menyangkut hubungannya dengan Luhut, Asri mengaku sering berkomunikasi dengan Menko Marves untuk meminta berbagai arahan. Sebab, Luhut merupakan Ketua Dewan Pembina APDESI. Komunikasi dilakukan terkait dengan ruang lingkup APDESI, dan bukan menyangkut dukungan untuk menjadikan masa jabatan Jokowi menjadi tiga periode.
“Kalau mau ketemu beliau, surat audiensi kita resmi. Kalau ada by phone kan biasa, namanya minta petunjuk, dan itu kita lakukan untuk yang lain. Itu tidak ada arahan periode,” jelasnya.
Luhut terpilih sebagai Ketua Dewan Pembina APDESI karena jabatannya dalam struktur pemerintahan dinilai memiliki fungsi yang strategis. Selain Luhut, beberapa menteri juga masuk dalam jajaran Dewan Pembina APDESI, seperti Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto; serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar.
“Pembina itu tokoh-tokoh yang peduli dengan desa. Hanya dari seluruh ini, dari pandangan kami, yang paling banyak bersentuhan teknis di lapangan itu Menko Marves,” kata Asri.
Hal senada juga disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) APDESI, Asep Anwar. Menurutnya, para kepala desa selama ini kesulitan untuk merealisasikan berbagai program desa. Namun, koordinasi dan pendampingan yang intens dari Kemenko Marves mempermudah realisasi berbagai aspirasi kepala desa.
Terkait pendanaan, Asep menerangkan bahwa Silatnas APDESI yang dihadiri lebih dari 16 ribu kepala desa, berasal dari masing-masing anggota.
“Kepala desa itu kan basic-nya ada yang pengusaha, ada petani, juga ada yang lainnya. Jadi tidak hanya mengandalkan dari sana gitu dong. Tidak etis dong misalnya kegiatan hanya untuk ongkos saja misalnya, harus menggunakan hal-hal yang bersifat prinsip. Apalagi sudah terkunci rekeningnya untuk kegiatan kepala desa,” katanya.
APDESI merupakan organisasi yang menaungi sekitar 58 ribu kepala desa di 16 provinsi. Salah satu syarat yang mesti dipenuhi untuk menjadi pengurusnya, yaitu menjadi kepala desa aktif di Indonesia. MPO APDESI mengklaim bahwa keanggotaan APDESI ada dari Sabang sampai Merauke.
Gema dukungan APDESI untuk perpanjangan masa jabatan Jokowi menjadi tiga periode muncul dalam acara Silatnas APDESI, Selasa (29/3) lalu di Istora Senayan, Jakarta. Acara ini turut dihadiri Luhut.
Luhut sebelumnya mendapatkan sorotan terkait isu perpanjangan masa jabatan presiden, karena turut menjelaskan mengenai adanya aspirasi 110 juta orang yang mendukung penundaan Pemilu 2024. Data ini ia klaim berasal dari big data percakapan di dunia maya.
