KPU dan Bawaslu Dilantik 12 April, Jokowi Fokus Siapkan Pemilu 2024
Presiden Joko Widodo dijadwalkan melantik anggota Komisi Pemilihan Umum dan anggota Badan Pengawas Pemilu periode 2022-2027 pada 12 April 2022. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Mahfud MD menegaskan, rencana pelantikan ini adalah bukti bahwa pemerintah fokus menyiapkan pemilu 2024.
“Saya sampaikan bahwa pada Selasa, 12 April 2022, Presiden akan melantik anggota KPU dan Bawaslu yang telah dipilih secara sah melalui proses seleksi oleh panitia independen dan DPR,” kata Mahfud dalam konferensi pers usai memimpin rapat koordinasi terbatas di Jakarta, Sabtu (10/9).
Ia mengatakan, pemerintah akan fokus menyiapkan pemilu pada 2024 bersama KPU dan Bawaslu dengan tetap menghormati independensi kedua lembaga itu. ia berharap anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 dapat bekerja mempersiapkan Pemilu 2024 sesuai ketentuan konstitusi dan aturan perundang-undangan.
Ada tujuh anggota KPU dan lima anggota Bawaslu yang akan dilantik oleh Presiden pada 12 April. Tujuh anggota KPU itu, yaitu Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asyari, Muhammaf Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.
Lima anggota Bawaslu yang dilantik pada 12 April, yaitu Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Haryono, dan Herwyn Jefler Hielsa Malonda. Masa kerja anggota KPU dan Bawaslu periode sebelumnya berakhir pada 11 April 2022.
Dalam rapat kerja yang sama, Mahfud menyampaikan pihaknya tidak akan menghambat wacana politik yang muncul di tengah masyarakat meskipun usulan itu menuai pro kontra di masyarakat. "Kebebasan seperti itu yang kita perjuangkan. Aspirasi politik di masyarakat harus dibuka salurannya dan lembaga-lembaga politik bisa mengambil keputusan sesuai dengan aspirasi masyarakat,” kata Mahfud.
Penegasan fokus pemerintah mempersiapkan Pemilu disampaikan Mahfud menjelang aksi demonstrasi mahasiswa pada Senin (11/4). Salah satu tuntutan mahasiswa adalah mendesak Presiden Joko Widodo menunjukkan sikap tegas terhadap wacana tunda pemilu dan perpanjangan masa presiden.
Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) telah menyatakan, akan menggelar unjuk rasa serentak di berbagai kota, terutama di Jakarta, pada Senin (11/4).
Koordinator Media BEM SI Luthfi Yufrizal kepada media menyampaikan pihaknya telah berkirim surat ke kepolisian mengenai rencana aksi itu. Ia berharap kepolisian tidak membubarkan paksa unjuk rasa mahasiswa tersebut. BEM SI menargetkan ada sekitar 1.000 mahasiswa yang akan turun ke jalan.
Merespons rencana aksi tersebut, Mahfud telah meminta aparat untuk melakukan pengamanan tanpa kekerasan dan menegaskan larangan bagi aparat membawa peluru tajam saat mengawal demonstrasi besok.
Freedom House mencatat, kebebasan di Indonesia, khususnya pada era Joko Widodo semakin menurun. Pada 2020, skor kebebasan Indonesia sebesar 61 dari 100, turun 1 poin dari tahun sebelumnya. Indonesia masuk dalam kategori setengah bebas.
Freedom House memberikan catatan terhadap sejumlah kejadian pada 2019. Kelompok mahasiswa mengadakan unjuk rasa terhadap usulan revisi KUHP dan UU KPK pada September 2019. Namun, aksi demonstrasi tersebut berakhir dengan bentrok antara pengunjuk rasan dan pihak kepolisian. Terdapat korban yang menderita luka-luka hingga kematian.
