Bertemu PM Kishida, Jokowi Ajak Jepang Garap Proyek Pembangunan IKN

Ameidyo Daud Nasution
29 April 2022, 20:15
jokowi, jepang, ikn
Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan bersama PM Jepang Fumio Kishida di Istana Bogor, Jumat (29/4). Foto: Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden.

Presiden Joko Widodo menerima kedatangan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Istana Bogor, Jumat (29/4). Selain pembicaraan geopolitik, keduanya juga membahas kerja sama RI dengan Negeri Sakura mengenai perekonomian. 

Secara khusus, Jokowi mengajak Jepang untuk berpartisipasi dalam membangun proyek infrastruktur seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Pelabuhan Ambon. Presiden juga menyambut kelanjutan proyek Pelabuhan Patimban fase 1 tahap 2.

"Serta penyelesaian proyek infrastruktur yang sudah berjalan seperti Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta," kata Jokowi dalam konferensi pers bersama Kishida, Jumat (29/4).

Di sektor kelautan, Jokowi menyambut partisipasi Jepang dalam membangun sentra kelautan di Natuna (Kepulauan Riau) serta Biak (Papua). Jepang juga akan membangun sentra serupa di Sabang, Saumlaki, hingga Morotai.

Di sektor energi, Jokowi berharap ada percepatan implementasi kerja sama transisi energi lewat investasi di bidang energi baru terbarukan (EBT) seperti hidrogen, biomassa, serta metana.

"Serta finalisasi dan implementasi dari MoU kerja sama di bidang lingkungan hidup," kata dia.

Jokowi juga menekankan potensi besar pekerja migran Indonesia untuk mengisi lowongan kerja di Jepang.  Oleh sebab itu perlu pelatihan yang dilakukan kedua negara bagi calon pekerja.

Selain itu, keduanya meminta perang di Ukraina segera dihentikan.  Jokowi dan Kishida juga sepakat menciptakan suasana kondusif agar perundingan damai tercapai.

"Presidensi Indonesia di G20 akan kami manfaatkan sebagai katalisator penanganan kemanusiaan dan pemulihan ekonomi dunia," kata Jokowi.

Adapun Kishida mengatakan serangan militer ke Ukraina tidak dapat diterima. Konflik juga harus diselesaikan dengan resolusi damai sesuai hukum internasional.

"Kedaulatan dan integritas teritorial tidak boleh diganggu kekuatan militer serta intimidasi," kata Kishida dilansir dari Antara.

Reporter: Amelia Yesidora

Cek juga data ini

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...