Gebuk Sakuku: Upaya Pemkot Solok Cegah Warga Terjerat Rentenir Pinjol
Pemerintah Kota Solok, Sumatera Barat, menginisiasi Gerakan Seribu Koin untuk Saudaraku yang Tidak Mampu atau menjadi akronim Gebuk Sakuku, untuk mencegah warganya terjerat rentenir.
Wali Kota Solok, Zul Elfian, menjelaskan banyak masyarakat di Solok masih mengalami kesulitan untuk memenuhi sejumlah kebutuhan primer dalam rumah tangga, seperti biaya sekolah, mengontrak rumah, membayar tagihan listrik, melunasi hutang, atau memperoleh modal usaha.
Kondisi ini membuat masyarakat Solok cenderung mengambil jalan pintas, sehingga lebih rentan terjerat bujuk rayu rentenir daring yang kerap berkedok sebagai pinjaman online (pinjol). Terutama mereka yang menawarkan dana segar secara cepat meski memiliki pembiayaan bunga tinggi.
“Pinjam bank enggak mungkin, pinjam tetangga tidak bisa karena sama-sama tidak mampu,” kata Zul saat menjadi pembicara dalam seminar HUT ke -22 Apeksi di Novotel Bandar Lampung, Jumat (27/5).
Zul menjelaskan, program Gebuk Sakuku merupakan upaya untuk mengumpulkan dana dari masyarakat secara sukarela. Konsep yang ditawarkan mirip dengan sedekah subuh, di mana uang yang terkumpul selama sebulan akan disalurkan kepada penerima manfaat dalam bentuk dana tunai atau modal usaha.
Di setiap kelurahan, lurah akan mengawasi langsung penggunaan dana Gebuk Sakuku. Dana yang terkumpul dari masyarakat akan dikelola Komite Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Komite ini yang bertugas mengantarkan celengan ke setiap rumah tangga mampu, dan mengumpulkannya kembali secara berkala setiap sebulan sekali.
“Alhamdulillah rata-rata setiap kelurahan itu Rp 5 juta. Itu sangat membantu warga-warga kita yang tiap harinya membuat lontong, kue, dan sekitarnya agar jangan sampai mereka pinjam ke rentenir," ucap Zul.
Selain program Gebuk Sakuku, Pemerintah Kota Solok juga menjalankan program Pengumpulan Beras untuk Saudaraku atau dikenal dengan akronim Peras Sakuku. Kemudian ada juga Lembaga Keuangan di Rumah Ibadah atau Lemkadiri, yang bertujuan memberikan sumber pendanaan bagi jemaah masjid yang membutuhkan.
"Kami berharap Pemerintah Pusat bisa membantu meningkatkan pendapatan fiskal," tutupnya.