RI - UEA Teken Perjanjian Dagang IUAE-CEPA, Bisa Genjot Industri Halal
Presiden Joko Widodo dan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan menyaksikan pertukaran dokumen perjanjian dagang Indonesia - United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA) pada Jumat (1/7).
Menteri Luar Negeri Retno P. Marsudi mengatakan dengan adanya perjanjian ini, maka peluang kerja sama dagang Indonesia dengan UEA bisa terjalin lebih luas. Retno lalu menyoroti sektor potensial yang bisa digarap.
"Terutama industri jasa, industri halal, hingga keuangan syariah," kata Retno dalam konferensi pers di Abu Dhabi, Jumat (1/7) seperti disiarkan dalam Youtube Sekretariat Presiden.
Retno juga mengatakan perundingan dagang ini merupakan yang tercepat dilakukan Indonesia dengan negara mitra. Adapun pembahasan awal telah dilakukan pada 2 September 2021 lalu di Bogor.
"Karena kurang dari setahun yang diperlukan," kata Retno.
Selain IUEA CEPA, RI dengan UEA saling bertukar nota kesepahaman lain yakni:
- Nota Kesepahaman Manajemen Proyek Bersama tentang Mangrove antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI dengan Kementerian Perubahan Iklim dan Lingkungan UEA.
- Perubahan Nota Kesepahaman antara RI dan UEA tentang Kerja Sama Kelautan dan Perikanan (KKP)
- Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan Kementerian Kesehatan UEA tentang kontrol vaksin dan obat-obatan
- Kerja Sama di bidang ndustri pertahanan dan pengadaan alat militer
- Nota Kesepahaman dan Kerja Sama antara Universitas Nahdlatul Ulama dengan Universitas Kemanusiaan Mohammed Bin Zayed
- Kontrak Pembelian Landing Platform Dock (LPD) antara PT PAL Indonesia dengan Angkatan Laut UEA.
Sedangkan kesepakatan industri pertahanan RI dengan UEA dilakukan antara Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, dan Menteri Pertahanan UEA, Mohammed Ahmed Al Bowardi pada pertemuan bilateral Kamis (30/6).
Prabowo menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut bertujuan untuk memajukan dan mengembangkan kerja sama bilateral di antara kedua negara, khususunya dalam bidang industri pertahanan.
Dalam protokol kerja sama yang diteken juga terdapat rumusan untuk melakukan pemasaran internasional, program offset nasional, perizinan teknologi, penyediaan bakat internasional, serta invetasi sumber daya manusia (SDM).
Beberapa perusahaan Indonesia turut dibawa Prabowo dalam pembicaraan kerja sama ini, di antaranya PT Dirgantara Indonesia, PT Len Industri, PT PAL Indonesia, dan PT Pindad.
