Kementerian ESDM Targetkan Penerapan Biodiesel B35 Akhir Juli
Pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan implementasi campuran minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) 35% dalam biodiesel, yang dikenal sebagai B35, pada akhir bulan ini.
Mengutip The Business Times, Jumat (8/7), Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, implementasi B35 ini, diharapkan dapat membantu menyerap kelebihan pasokan minyak sawit.
Indonesia, yang merupakan produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia saat ini, telah memiliki campuran wajib 30% bahan bakar berbasis minyak sawit dalam biodieselnya. Pemerintah telah mempertimbangkan untuk menaikkannya menjadi 35% atau 40% untuk mendukung harga buah kelapa sawit lokal.
Indonesia saat ini tengah berjuang memangkas persediaan minyak sawit, setelah larangan ekspor selama tiga minggu yang berakhir pada Mei 2022, yang bertujuan untuk mengendalikan harga minyak goreng domestik.
Seperti diketahui, larangan ekspor CPO yang diterapkan pemerintah sebelumnya telah meningkatkan stok, dan membebani harga buah sawit di tengah puncak musim panen.
Dadan menjelaskan, bahwa Kementerian ESDM telah menjalankan pengujian laboratorium untuk biodiesel yang mengandung hingga 40% bahan bakar minyak sawit dalam biodiesel (B40).
"Kami akan melakukan uji jalan untuk campuran biodiesel 40% atau B40. Untuk saat ini, B35 yang akan diterapkan," kata Dadan.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan pada Kamis (7/7) mengatakan, pihak berwenang perlu melakukan upaya ekstra untuk memotong persediaan dan tambahan 2,5 juta ton minyak kelapa sawit dapat diserap jika Indonesia menerapkan B40.
Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga mengatakan, stok minyak sawit Indonesia telah naik menjadi 6,2 juta ton setelah larangan ekspor.
Menaikkan campuran biodiesel dari 30% menjadi 35-40% memang merupakan salah satu opsi untuk meningkatkan harga minyak kelapa sawit. Opsi ini dipertimbangkan untuk dijalankan pada semester II-2022, yang diterapkan secara fleksibel tergantung pasokan dan harga CPO.
Menko Luhut pun meminta Kementerian ESDM, BPDP-KS, dan Pertamina untuk dapat segera mengkaji terkait rencana tersebut agar harga dapat terkendali.
