Presidensi G20, Indonesia Dorong Kesepakatan Turunkan Tensi Geopolitik
Kantor Staf Kepresidenan atau KSP menyatakan salah satu tujuan Presidensi Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, adalah meredakan situasi global yang tidak baik. Situasi global yang dimaksud adalah isu krisis pangan, energi, serta program finansial.
Kepala KSP, Moeldoko, mengatakan Presiden Joko Widodo telah melakukan perjalanan historis tahun ini. Pasalnya, Kepala Negara telah berdiskusi dengan beberapa pemimpin negara yang memiliki perbedaan pendapat atau konflik, seperti Rusia-Ukraina dan Amerika Serikat-Cina.
"Presiden ingin menurunkan tensi geopolitik. Situasi ini menjadi kesepakatan bersama. Semua negara bersepakat menuju bagaimana penyelesaian isu-isu global, ini termasuk juga isu lingkungannya," kata Moeldoko di Bali International Convention Center, Minggu (13/11).
Moeldoko menilai KTT G20 merupakan ajang yang cukup besar dengan reputasi tinggi. Pasalnya, pemimpin 20 negara dengan ekonomi terbesar dunia berkumpul dalam konferensi ini.
Oleh karena itu, Moeldoko berpendapat KTT G20 Indonesia menjadi momentum yang baik untuk menggalang perdamaian dunia.
Dalam mempersiapkan KTT G20, Moeldoko menilai alur pemberitaan terkait KTT G20 menjadi penting dalam setiap rapat koordinasi. Menurutnya, pemerintah telah menciptakan standar prosedur operasi atau SOP semua alur pemberitaan KTT G20.
"Saya harapkan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat, kesiapannya sudah luar biasa," kata Moeldoko.
Di sisi lain, Moeldoko menilai potensi ancaman yang dapat terjadi selama KTT G20 Indonesia adalah secara tidak langsung atau indirect. Dengan kata lain, potensi ancaman yang dapat terjadi kepada kepala negara undangan KTT G20 Indonesia adalah ancaman non-militer.
Pasalnya, pihak berwajib telah berhasil membaca kelompok-kelompok teroris yang diwaspadai oleh TNI, sehingga pemerintah dapat mempersiapkan peta pergerakan kelompok terorisme sebelum KTT G20 Indonesia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) RI Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan pasukan gabungan TNI dan Polri untuk tidak membuat kesalahan saat menjaga kegiatan G20 di Bali pada 15-16 November 2022 mendatang.
Menurut Luhut, pasukan gabungan harus mengikuti prosedur dan mempertahankan kerja sama dan koordinasi antaranggota TNI dan Polri.
"Pengamanan ini sekali lagi at all cost harus aman. Saya minta Panglima TNI dan Kapolri, tidak ada celah membuat kesalahan. Saya minta sebagai seniormu, yang saya sudah pensiun, saya tidak ingin kita tidak mampu mengamankan pekerjaan besar ini," kata Luhut saat menghadiri acara gelar pasukan pengamanan VVIP untuk KTT G20 di Denpasar, Bali, Senin (7/11).
Untuk mengamankan jalannya KTT G20 di Bali, aparat keamanan menurunkan setidaknya 18.030 personel gabungan dari TNI, Polri, dan instansi lainnya.
