Moeldoko: Ada Potensi Ancaman Non-Militer Selama KTT G20
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko menyatakan telah menyiapkan keamanan kepala negara yang akan mendarat di Pulau Bali untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 Indonesia. Menurut Moeldoko TNI telah memiliki pengalaman pengamanan kepala negara yang cukup selama ajang internasional.
"Komunikasi dengan satuan keamanan di bawah kepala-kepala negara juga sudah berjalan. Saya harapkan tidak ada persoalan yang signifikan," kata Moeldoko di Bali International Convention Centre atau BICC, Minggu (13/11).
Moeldoko menilai potensi ancaman yang dapat terjadi selama KTT G20 Indonesia adalah ancaman secara tidak langsung atau indirect. Dengan kata lain, potensi ancaman yang dapat terjadi kepada kepala negara undangan KTT G20 Indonesia adalah ancaman non-militer.
Merujuk pada Buku Putih Kementerian Pertahanan ancaman non militer adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor non militer dan dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nonmiliter dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi, serta keselamatan umum.
Menurut Moeldoko sejauh ini pemerintah telah mempelajari peta pergerakan kelompok terorisme sebelum KTT G20 Indonesia. Menurutnya, pihak berwajib telah berhasil membaca kelompok-kelompok teroris yang diwaspadai oleh TNI.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) RI Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan pasukan gabungan TNI dan Polri untuk tidak membuat kesalahan saat menjaga kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada 15-16 November 2022 mendatang. Menurut Luhut, pasukan gabungan harus mengikuti prosedur dan mempertahankan kerja sama dan koordinasi antaranggota TNI dan Polri.
"Pengamanan ini sekali lagi at all cost harus aman. Saya minta Panglima TNI dan Kapolri, tidak ada celah membuat kesalahan. Saya minta sebagai seniormu, yang saya sudah pensiun, saya tidak ingin kita tidak mampu mengamankan pekerjaan besar ini," kata Luhut saat menghadiri acara gelar pasukan pengamanan VVIP untuk KTT G20 di Denpasar, Bali, Senin (7/11).
Luhut menyampaikan, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bakal datang langsung ke Bali dan mengecek kesiapan pasukan gabungan TNI dan Polri yang bertugas menjaga keamanan selama KTT G20 berlangsung. Pemantauan akan dilakukan selama tiga hari hingga Rabu (9/11).
Di sisi lain, Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Ariandi Putra mengungkapkan terdapat sejumlah ancaman terhadap keamanan siber saat KTT G20 tersebut digelar. Ariandi mencatat setidaknya ada enam ancaman yang dipetakan BSSN seperti spam, phising dan malicious document.
Phising merupakan kejahatan digital untuk mencuri informasi dan data pribadi seseorang melalui surat elektronik, telepon, pesan teks, ataupun sarana lainnya.Sedangkan malicious document adalah sebuah virus yang ditempelkan pada dokumen-dokumen.
Ancaman keamanan siber lainnya yang mungkin dihadapi selama KTT G20 adalah serangan siber hijacking yang berupa pembajakan peramban, potensi keberadaan WiFi palsu, dan malware.
Malware adalah perangkat lunak yang diciptakan untuk menyusup atau merusak sistem komputer, server atau jejaring komputer tanpa izin (informed consent) dari pemilik.
