Percepat Investasi SDGs, RI Luncurkan Global Blended Finance Alliance
Pemerintah Indonesia meluncurkan “Global Blended Finance Alliance” atau Aliansi Keuangan Campuran Global guna mempercepat investasi tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan mengatakan, inisiatif tersebut dilakukan guna membangun kapasitas di seluruh pemerintah, sektor swasta, dan filantropi.
"Aliansi ini akan ditempatkan di Bali dan kami mengundang semua pihak untuk bermitra dengan kami. Kita tidak punya waktu untuk mengalah jika ingin membuka triliunan investasi setiap tahun. Kita perlu melakukan ini untuk generasi kita di masa mendatang," kata Luhut, pada acara Tri Hita Karana (THK) Sustainable Development Forum 2022 di Nusa Dua, Bali, dikutip Senin (14/11).
Menko Marves menyatakan, THK Forum sebagai langkah tindakan nyata untuk mempercepat investasi pada Sustainable Development Goals atau SDGs.
"Sebagai tuan rumah bersama Forum Tri Hita Karana, Pemerintah Indonesia bangga melihat bahwa kami telah membantu mengkatalisasi lebih dari USD30 miliar untuk proyek dan inisiatif terkait SDGs tahun ini melalui blended finance solutions. Ini tiga kali lipat dari apa yang kami lakukan di Forum THK terakhir di tahun 2018," ujar Luhut.
Sementara itu di sisi lain, Indonesia masih mengalami kesenjangan keuangan utamanya pada pembiayaan terkait perubahan iklim. Luhut mengatakan selama the 15th Conference of Parties (COP15) United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFFC, negara-negara maju telah berkomitmen untuk tujuan bersama memobilisasi sebanyak US$ 100 miliar per tahun pada tahun 2020 untuk aksi iklim di negara-negara berkembang.
Selain itu, sekitar US$ 3,3 sampai dengan 4,5 triliun per tahun perlu dimobilisasi untuk mencapai Agenda SDGs pada 2030 mendatang. "Pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi transisi yang adil dan terjangkau dari batu bara ke energi bersih sebagai prioritas nasional dan memasukkan transisi energi yang didorong oleh mekanisme pembiayaan yang berkelanjutan," ujar Menko Luhut.
"Selaras dengan tujuan mitigasi perubahan iklim global, Indonesia telah meningkatkan target NDC pada September 2022 dan berkomitmen untuk mencapai emisi net zero pada tahun 2060 atau lebih cepat."
Sebagai informasi, Indonesia saat ini sedang menyelesaikan negosiasi kerja sama dengan International Partners Group yang dipimpin oleh Amerika Serikat-Jepang untuk program Kemitraan Transisi Energi yang adil.
Luhut menuturkan, dirinya siap untuk mengimplementasikan program menuju penurunan bertahap termasuk pensiun dini pembangkit listrik tenaga batu bara untuk pengurangan gas rumah kaca yang signifikan demi target NDC yang lebih ambisius.
"Saya bangga atas tindakan yang telah dilakukan untuk membiayai transisi ke sistem energi bersih. Ini membutuhkan pendanaan internasional untuk bergerak lebih cepat," ujarnya.
Selain itu, Indonesia telah membuktikan peningkatan pertumbuhan ekonomi naik 5,72% dari tahun ke tahun di kuartal ketiga. Luhut menyampaikan bangga dengan adanya blended finance solutions untuk alam Indonesia yang termasuk sebagai obligasi lanskap berkelanjutan pertama di dunia dan dana baru untuk keanekaragaman hayati.
"Kami juga telah mengembangkan peraturan pendanaan karbon karena kami memiliki hutan hujan, lahan gambut, hutan bakau, dan terumbu karang yang luar biasa dan membutuhkan perlindungan dan kami perlu menemukan cara untuk membayarnya," ujar Luhut.
