PJ Gubernur DKI: Penanganan Kemiskinan di Jakarta Terkendala Pendatang
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut bahwa penanganan kemiskinan di Ibu Kota terkendala adanya penambahan pendatang baru.
Oleh karena itu dia meminta pengurus Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) tanggap untuk senantiasa mendata warga pendatang yang ada di wilayahnya. Pemerintah pusat memberikan target penurunan kemiskinan pada 2024 sebesar 7% dan 0% untuk kemiskinan ekstrem.
“RT dan RW perlu membantu camat dan lurah dalam menangani pendatang baru,” kata Heru saat menghadiri kegiatan Guyub Ketua Rukun Warga (RW) se-Jakarta Barat di kawasan Tambora, Jakarta Barat, dalam siaran pers Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Sabtu (4/2).
Dalam percepatan penanganan kemiskinan ekstrem, Pemprov DKI Jakarta menetapkan Program Intervensi Kemiskinan Terpadu, salah satunya dengan memberikan bantuan/layanan sosial.
Heru berharap seluruh pihak di Ibu Kota, termasuk pengurus RT/RW, dapat bersinergi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) masing-masing dalam upaya-upaya memastikan bantuan-bantuan yang diberikan sudah tepat sasaran.
Karena semestinya, dengan adanya bantuan/layanan sosial yang diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), lanjutnya, itu dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk Jakarta.
Selain itu, untuk target stunting di bawah 14% pada 2024, Heru mengimbau para pengurus RT dan RW terus membantu para ibu hamil untuk rutin memeriksakan kehamilannya dan para ibu untuk membawa anaknya usia di bawah dua tahun dan di bawah lima tahun ke posyandu agar gizi anak bisa terus terpantau.
“Dengan kondisi anak terduga stunting terpantau, pengurus RT/RW bersama Dasawisma bisa sekaligus memastikan apakah bantuan dalam Program Intervensi Kemiskinan Terpadu yang diberikan sudah tepat sasaran,” kata Heru.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah orang miskin di Indonesia bertambah 200 ribu orang pada September 2022 dibandingkan enam bulan sebelumnya. Kemiskinan meningkat akibat imbas kenaikan harga BBM hingga masifnya pemutusan hubungan kerja (PHK).
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono menjelaskan, ada beberapa fenomena yang mempengaruhi kenaikan kemiskinan pada September 2022 sekalipun pemulihan ekonomi berlanjut.
Pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga 2022 secara kuartalan melambat jika dibandingkan kuartal sebelumnya, meskipun secara tahunan tumbuh menguat. Pertumbuhan konsumsi masyarakat sepajang Juli-Agustus 2022 secara tahunan juga melambat 0,12% dibandingkan kuartal sebelumnya.
Upah buruh tani harian pada September 2022 juga turun 1,99% dibandingkan Maret. "Peristiwa-peristiwa lain yang juga akan berpengaruh kepada kemiskinan kita yakni sepanjang September 2022 itu terjadi PHK di sektor padat karya seperti industri tekstil, alas kaki dan perusahaan teknologi," kata Margo, Senin (16/1).
