Anies Ungkap Duduk Perkara Janji Utang Rp 92 Miliar di Pilkada Jakarta
Anies Baswedan akhirnya berbicara secara terbuka mengenai perjanjian utang piutang senilai Rp 92 miliar antara dirinya dan Sandiaga Uno yang ramai diperbincangkan. Pengakuan itu diungkap Anies saat berdiskusi dengan Merry Riana yang diunggah di akun youtube milik Merry pada Jumat (10/2).
Dalam diskusi berdurasi 1 jam 24 menit itu, Anies membenarkan adanya perjanjian yang dibuat menjelang pemilihan kepala daerah atau Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu itu. Namun menurut Anies, Sandiaga yang saat pilkada menjadi wakilnya hanya bertindak sebagai penjamin dan bukan pemberi utang.
“Ada suratnya, surat pernyataan utang. Saya yang tandatangan,” ujar Anies kepada Merry seperti dikutip, Sabtu (11/2).
Menurut Anies, saat akan maju di Pilkada DKI Jakarta ia dan Sandi menerima banyak sumbangan. Kebanyakan sumbangan langsung diterima oleh tim relawan dan merupakan bentuk dukungan atas pencalonan dirinya dan Sandiaga. Saking banyaknya sumbangan yang diterima ia mengaku tidak mengetahui semuanya.
Di antaranya dukungan yang mengalir, ia menyebut ada keinginan dari salah satu pendukung untuk memberikan dana sumbangan namun ingin dicatat sebagai utang. Menurut Anies, karena bantuan itu bersifat dukungan maka perjanjian akan dianggap selesai bila Anies dan Sandi menang di Pilkada. Namun bila kalah Anies dan Sandi berjanji akan membayarnya.
“Jadi itulah yang terjadi makanya begitu pilkada menang dan (perjanjian) selesai,” ujar Anies.
Seiring dengan selesainya Pilkada, Anies dan Sandiaga pun terpilih menjadi gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Pada perjalanannya, Sandiaga mundur pada 2018 dan kemudian maju di pemilihan presiden 2019 mendampingi Prabowo Subianto.
Menurut Anies, di luar urusan utang piutang ada hal menarik dari perjanjian yang ditandatangani bersama pihak ketiga yang ingin mendukung saat pilkada. Anies menyebut perjanjian itu sebagai terobosan dalam demokrasi karena utang dianggap selesai bila mereka berdua menang.
Anies menjelaskan perjanjian membayar utang bila kalah bisa dilakukan lantaran ia tak akan berada di pemerintahan sehingga bisa mencari dana untuk pengganti. Sedangkan bila menang ia tak perlu membayar dan membuat pemerintahan tidak terikat dengan perjanjian utang politik.
“Saya berharap mudah-mudahan pola seperti ini bisa menjadi bahan referensi. Bahwa mendukung untuk perubahan bukan mendukung sebagai investasi dalam bentuk privilege,” ujar Anies.
Ihwal adanya perjanjian utang piutang antara Anies dan Sandi ini sebelumnya diungkap oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa. Erwin menyebut perjanjian utang yang dibuat lantaran Anies tak memiliki cukup dana untuk logistik Pilkada DKI Jakarta.
Sandiaga sendiri lebih memilih tidak mempersoalkan lagi soal perjanjian utang di masa lalu. Ia menyebut telah mengikhlaskan utang yang diberikan kepada Anies di Pilkada DKI Jakarta.
Sedangkan tim pemenangan Anies Hendri Satrio mengatakan bahwa perjanjian utang Anies di Pilkada DKI Jakarta bernilai Rp 92 miliar. Saat dikonfirmasi Hendri mengatakan dukungan diberikan dalam tiga tahap yaitu Rp 20 miliar, Rp 30 miliar dan Rp 42 miliar.
Lebih jauh Hendri memastikan perjanjian itu telah selesai seiring dengan kemenangan Anies di Pilkada DKI Jakarta. Menurut dia urusan utang di pilkada tak mempengaruhi langkah Anies maju di pilpres 2024.
