Kejagung Kembali Periksa Johnny G Plate Dalami Korupsi BTS Kominfo
Kejaksaan Agung kembali menjadwalkan pemeriksaan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate dalam perkara korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket BAKTI di Kemenkominfo. Pemeriksaan dijadwalkan akan berlangsung pada Rabu (15/3) mendatang.
“Ya benar (diperiksa Rabu),” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana saat dikonfirmasi, Jumat (10/3).
Dalam pekan ini tim Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampidsus telah memeriksa 11 orang saksi, Sebanyak 5 saksi diperiksa pada Kamis (9/3) dan sebanyak 6 saksi lainnya diperiksa pada Rabu (8/3).
Pada pemeriksaan Kamis, Jampidsus memeriksa saksi dari PT Aplikanusa Lintasarta, Kepala Human Development Universitas Indonesia, Karyawan PT Semacom Integrated, Direktur PT Sumacom, dan Karyawan PT Daya Cipta Mandiri. Sedangkan pada Rabu pemeriksaan dilakukan terhadap Karyawan PT NEC Indonesia, Direktur PT Ketrosden Triasmitra, Direktur PT Artha Mulia Infotama, Komisaris PT Rambinet Digital Network, Karyawan PT Sansaine Exindo dan Direktur PT CICT Mobile Communication.
Ketut mengatakan pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan 5 tersangka yang telah ditetapkan kejaksaan. Kejaksaan akan menyampaikan informasi lengkap mengenai perkembangan pengusutan perkara pada publik, Senin (11/3).
Adapun lima tersangka adalah Direktur BAKTI Kominfo Anang Acmad Latief (AAL). Selain Anang, tersangka lainnya Direktur MORA Galumbang Menak, Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia (HUDEV UI) Yohan Suryanto (YS). Dua tersangka lain adalah accounting PT Huawei Technology Indonesia (HWI) Mukti Ali (MA), dan Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan (IH).
Dalam pengusutan perkara, Kejagung sudah memanggil Johnny G Plate pada Selasa (14/2) lalu. Usai pemeriksaan Johnny mengaku telah memberikan keterangan terkait permasalahan hukum pada pembangunan BTS 4G yang dilakukan Badan Layanan Umum Bakti.
Seperti diketahui, Bakti merupakan organisasi fungsional di bawah Kemenkominfo. Ia berharap penyelesaian kasus dugaan korupsi BS Bakti dapat berjalan baik dan selesai pada waktunya. Menurutnya, hal tersebut penting untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur komunikasi dan informatika.
"Agar pembangunan infrastruktur digital, kepentingan layanan bagi masyarakat, layanan bagi pemerintah pusat dan daerah, untuk perekonomian rakyat," ujar Johnny saat itu.
Kejaksaan Agung atau Kejagung telah menaikkan status dugaan korupsi BTS Bakti ke tahap penyidikan pada November 2022. Kejagung menduga korupsi tersebut dilakukan pada 2020-2022 pada proyek ketersediaan BTS 4G paket 1-5 milik Bakti.
Lima paket proyek yang dikerjakan BAKTI berada di wilayah terpencil di Papua, Kalimantan, hingga Nusa Tenggara Timur. Proyek dimulai sejak akhir 2020 dan terbagi menjadi dua tahap. Tahap pertama, targetnya akan ada 4.200 BTS yang akan rampung. Sedangkan sisanya akan selesai pada 2023 sehingga total akan ada 7.904 BTS yang dirampungkan.
