Eselon II Otorita IKN Bisa Diisi Non PNS, Bappenas Sebut Sesuai Aturan

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan sebagian posisi di Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat diisi oleh pihak swasta. Menurutnya, hal tersebut tidak menyalahi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Suharso menjelaskan, penyerapan tenaga kerja di Nusantara telah diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Menurutnya, aturan tersebut telah diturunkan ke dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur ketenagakerjaan di Nusantara.

"Kan tidak semua ASN di Otorita IKN dan tak semua pihak swasta, jadi yang the best saja," kata Suharso di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (4/4).

Suharso mengatakan jabatan tertinggi yang bisa diisi pihak swasta di Otorita IKN adalah setingkat direktur atau eselon II. Namun tidak semua sektor dalam Otorita IKN bisa diisi oleh pihak swasta.

Secara resmi, pihak swasta yang dimaksud adalah Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri atau PPNPN. PPNPN adalah para pekerja di instansi pemerintahan yang tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga dan tidak terdaftar sebagai pegawai negeri. PPNPN meliputi pegawai honorer, pegawai tidak tetap (PTT) dan jenis pegawai lain yang dibayar oleh APBN. 

Pemerintah resmi membuka seleksi PPNPN IKN pada bulan Februari 2023. Mereka yang lolos Seleksi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri akan ditempatkan di Otorita IKN. Pemerintah sudah menyiapkan sembilan posisi yang dibuka tahun ini.

Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe menyampaikan otorita telah memberikan kemudahan kepada tenaga kerja asing atau TKA yang akan tinggal di ibu kota baru. Namun Otorita menekankan insentif tersebut tidak berarti mengobral Nusantara kepada asing.

Dhony mengatakan pemerintah daerah membutuhkan talenta global untuk mempercepat pembangunan Nusantara. Talenta global yang dimaksud adalah TKA yang ahli di bidang kota pintar, kota hutan, dan kota berkelanjutan.

"Dari lahan yang bukan apa-apa jadi lahan yang menjadi sesuatu dengan cita-cita yang sudah dituangkan di Undang-Undang dan bagi otorita untuk mewujudkannya," kata Dhony di Kompleks Istana Merdeka, Rabu (8/3).

Dhonny mengatakan tenaga kerja di IKN perlu belajar pada orang-orang ahli dari luar negeri. Salah satu insentif yang diberikan adalah pemberian izin langsung selama 10 tahun.