Jokowi Soroti Korupsi Proyek Kereta Api, Singgung Soal Pengawasan
Presiden Joko Widodo angkat bicara soal kasus dugaan korupsi proyek Kereta Api Trans Sulawesi. Kepala Negara mengakui kasus tersebut terjadi karena kesalahan pemerintah.
Jokowi mengatakan pemerintah saat ini memiliki ribuan proyek konstruksi infrastruktur. Menurutnya, penyelewengan berpotensi terjadi pada beberapa proyek tersebut.
"Kami ini hampir tiap hari ke lapangan, memeriksa ke lapangan. Itu pun masih ada masalah, apalagi tidak," kata Jokowi dalam saluran resmi Sekretariat Presiden, Kamis (13/4).
Jokowi baru meresmikan kereta tersebut pada 28 Maret 2023. Kepala Negara sempat meninjau Depo Sarana Kereta Api di Maros dan sempat mencoba kereta api tersebut.
Sedangkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah meminta maaf atas kasus terseb8ut. Pasalnya, kasus dugaan korupsi tersebut menyeret pegawai Kementerian Perhubungan.
Budi akan menyerahkan seluruh proses hukum kepada pihak berwenang. Selain itu, ia siap mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut kasus tersebut.
Budi mengatakan tidak ada toleransi tindakan yang bertentangan dengan upaya pemberantasan korupsi. Di samping itu, Budi berencana melakukan seluruh proyek yang dilakukan Kementerian Perhubungan.
"Kami berkomitmen memberantas korupsi khususnya di lingkungan Kemenhub, dengan terus mengingatkan seluruh jajaran mengenai integritas dan tata kelola yang baik," kata Budi.
Sebelumnya KPK telah menetapkan Direktur Prasarana pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Harno Trimadi sebagai salah satu tersangka. Ia bersama beberapa orang lainnya diduga menerima suap Rp 1,1 miliar dalam kasus proyek kereta api.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak mengungkapkan, uang suap tersebut diberikan pada Harno dan PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah, oleh Direktur PT Kereta Api Manajemen Properti, Yoseph Ibrahim, bersama-sama dengan VP Proyek Perbaikan Perlintasan Sebidang Jawa-Sumatera, Parjono.
"Penerimaan uang ini dari hasil pemeriksaan di antaranya diduga untuk Tunjangan Hari Raya (THR)," kata Johanis dalam konferensi pers, disiarkan secara langsung di YouTube KPK RI Kamis (13/4) dini hari.
Pada 10 April 2023, PUT, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah, bersama dengan BEN, PPK Jawa Bagian Tengah, telah menerima sejumlah uang dari DIN, Direktur PT IPA, terkait dengan Proyek Pembangunan Jalur KA Ganda Solo Balapan - Kadipiro - Kalioso senilai sekitar Rp 800 juta.
Kemudian, pada 11 April 2023, AFF, PPK BPKA Sulawesi Selatan, menerima sejumlah uang dari DIN terkait Proyek Pembangunan Jalur Kereta Api di Makassar Sulawesi Selatan senilai Rp 150 juta.
