Kemenaker Terima 2.129 Aduan soal THR, Jakarta Mendominasi
Kementerian Ketenagakerjaan menyebut hingga 20 April 2023, Posko THR telah menerima 2.219 aduan. Adapun dari hasil rekapitulasi pengaduan THR 2023 terdapat sebanyak 2.219 pelapor. Rinciannya sebanyak 1.479 perusahaan dan 273 aduan telah ditindaklanjuti, serta belum ditindaklanjuti sebanyak 1.206 aduan.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, jumlah pengaduan THR yang masuk sebanyak 2.219 aduan dengan jumlah perusahaan yang diadukan 1.479 perusahaan.
"Dari total 2.219 pengaduan dari 1479 perusahaan, sebanyak 1.105 pengadu tentang THR tak dibayarkan, 734 aduan THR tak sesuai ketentuan, dan 380 aduan THR terlambat bayar," katanya dalam keterangan resmi, Jumat (21/4).
Anwar mengatakan, laporan Posko THR 2023 juga mengungkapkan sebanyak 273 aduan yang ditindaklanjuti masuk laporan hasil pemeriksaan kinerja. Lalu satu aduan telah diterbitkan nota pemeriksaan ke satu dan dua aduan telah masuk rekomendasi.
"Satu aduan yang masuk nota pemeriksaan pertama dan dua aduan masuk rekomendasi berasal dari provinsi Banten, " katanya.
Dari data yang dipaparkan, DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi terbanyak menerima aduan yakni 694 aduan. Sementara Jawa Barat tercatat 445 aduan, Jawa Tengah terdapat 229 aduan, Banten 211 aduan, dan Jawa Timur 184 aduan. Sementara Daerah Istimewa Yogyakarta ada 52 aduan, Kepulauan Riau 40 aduan, dan Sumatera Utara 39 aduan. Sementara Sumatera Barat ada 37 aduan, Sumatera Selatan terdpat 35 aduan, dan Riau ada 27 aduan.
