Kemenaker Terima 2.129 Aduan soal THR, Jakarta Mendominasi
Kementerian Ketenagakerjaan menyebut hingga 20 April 2023, Posko THR telah menerima 2.219 aduan. Adapun dari hasil rekapitulasi pengaduan THR 2023 terdapat sebanyak 2.219 pelapor. Rinciannya sebanyak 1.479 perusahaan dan 273 aduan telah ditindaklanjuti, serta belum ditindaklanjuti sebanyak 1.206 aduan.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, jumlah pengaduan THR yang masuk sebanyak 2.219 aduan dengan jumlah perusahaan yang diadukan 1.479 perusahaan.
"Dari total 2.219 pengaduan dari 1479 perusahaan, sebanyak 1.105 pengadu tentang THR tak dibayarkan, 734 aduan THR tak sesuai ketentuan, dan 380 aduan THR terlambat bayar," katanya dalam keterangan resmi, Jumat (21/4).
Anwar mengatakan, laporan Posko THR 2023 juga mengungkapkan sebanyak 273 aduan yang ditindaklanjuti masuk laporan hasil pemeriksaan kinerja. Lalu satu aduan telah diterbitkan nota pemeriksaan ke satu dan dua aduan telah masuk rekomendasi.
"Satu aduan yang masuk nota pemeriksaan pertama dan dua aduan masuk rekomendasi berasal dari provinsi Banten, " katanya.
Dari data yang dipaparkan, DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi terbanyak menerima aduan yakni 694 aduan. Sementara Jawa Barat tercatat 445 aduan, Jawa Tengah terdapat 229 aduan, Banten 211 aduan, dan Jawa Timur 184 aduan. Sementara Daerah Istimewa Yogyakarta ada 52 aduan, Kepulauan Riau 40 aduan, dan Sumatera Utara 39 aduan. Sementara Sumatera Barat ada 37 aduan, Sumatera Selatan terdpat 35 aduan, dan Riau ada 27 aduan.
"Dari 694 aduan di DKI Jakarta, sebanyak 331 aduan soal THR tak dibayarkan, 232 THR tak sesuai ketentuan, dan 131 aduan THR terlambat bayar, " kata ia.
Provinsi terbanyak berikutnya Kalimantan Timur 30 aduan, Sulawesi Selatan 23 aduan, Lampung dan Kalimantan Selatan 21 aduan, dan Kalimantan Barat 19 aduan. Sementara Jambi, Bali dan Kalimantan Tengah 15 aduan. Lalu Sulawesi Tenggara 11 aduan, Bengkulu 9 aduan, Kepulauan Bangka Belitung dan Sulawesi Tengah 8 aduan. Selanjutnya Kalimantan Utara 6 aduan, Aceh 5 aduan, Maluku Utara dan Papua 4 aduan, serta Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur masing-masing tiga aduan.
Provinsi paling sedikit atau terendah menerima aduan adalah Gorontalo dua aduan dan Maluku hanya satu aduan. Dua provinsi yang tak menerima aduan THR, yakni Sulawesi Barat dan Papua Barat.
Anwar turut menyampaikan bahwa Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) THR Keagamaan 2023 tetap buka hingga 28 April 2023 untuk melayani aduan THR selama Libur Nasional dan cuti bersama Idulfitri 1444 H. Sedangkan layanan konsultasi telah ditutup pada tanggal 18 April 2023. Layanan aduan THR ini dapat diakses secara daring melalui laman web https://poskothr.kemnaker.go.id.
“Hal ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang ingin melakukan aduan seputar pembayaran THR tahun 2023," katanya.
