Progres Pembangunan IKN Capai 27%, Belum Ada Investor yang Masuk
Progres pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara atau IKN sudah mencapai 27%. Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan saat ini sedang dalam proses pembangunan 30 proyek.
"Terakhir Pak Menteri report ke Presiden seminggu atau dua minggu lalu, progres IKN saat ini 27%, dan 30 proyek sedang berlangsung," kata Endra kepada awak media, saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (2/5).
Endra mengatakan proyek yang sedang digarap tersebut di antaranya pembangunan Istana Presiden dan Wakil Presiden, kantor-kantor Kementerian, bendungan, jalan, dan tempat tinggal para pekerja.
Endra menuturkan berbagai infrastruktur utama yang tengah dikembangkan secara progresif pada pembangunan IKN antara lain area Istana Negara, pembagian kantor Kementerian dan perumahan aparatur sipil negara atau ASN. Sedangkan untuk rencana pemindahan aparatur sipil negara akan dimulai pada 2024 mendatang.
Meski demikian, Endra mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada investor baru yang masuk untuk membantu kelancaran pembangunan IKN. Para investor masih mengambil posisi wait and see dan menunggu selesainya pembangunan infrastruktur dasar oleh pemerintah.
"Karena memang tidak ada di negara manapun proses pemindahan negara itu investor dulu yang masuk, pasti subsidi pemerintah," kata Endra.
Dia mengatakan, untuk mengajak investor agar dapat berinvestasi guna membantu pembangunan IKN tentu tidak mudah, karena terdapat beberapa tahapan perencanaan yang mendetail. Namun, dia optimis bahwa untuk tahun ini dipastikan ada beberapa investor baru yang berminat untuk berinvestasi di IKN.
Disisi lain Endra menyebutkan untuk biaya pembangunan IKN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN hanya menyumbang sekitar 30% dari total dana yang dibutuhkan sebanyak 466 triliun.
"Namun statusnya untuk di zona 2 itu sudah banyak investasinya yang masuk sebelumnya, tapi bukan yang baru ya, dan saat ini yang sudah kita siapkan itu ada 1A seluas 6 hektar," ujar Endra.
Sederet Insentif Bagi Investor IKN
Pemerintah juga menawarkan sederet insentif bagi investor IKN. Beberapa fasilitas kemudahan berusaha bagi investor antara lain Tax Holiday, keringanan pajak hingga 100% bagi investor di bidang infrastruktur, dan usaha lainnya, termasuk untuk sektor Wilayah Kawasan Pusat Keuangan.
Kemudian, juga terdapat Super Tax Deduction, bea masuk dan kemudahan untuk impor barang modal, serta bebas bea masuk untuk impor bahan dan barang.
Menurut Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN, Achmad Jaka Santos Adiwijaya, fokus konstruksi IKN pada tahun ini adalah pembangunan kompleks kantor wakil presiden dan jalan nasional akses ke KIPP IKN. Sedangkan jalan tol sepanjang 11 kilometer sebagai akses kawasan pusat IKN juga akan dibangun.
Sebagai informasi, pembangunan seluruh Ibu Kota Negara dijadwalkan terus berlangsung hingga 2045. Total biaya pembangunan IKN diperkirakan mencapai Rp 466 triliun dengan dana dari APBN kurang dari 20%.
Penggunaan uang negara bisa secara langsung maupun dengan skema pengelolaan aset negara dengan mekanisme PNBP. Sementara lebih dari 80% pembiayaan ibu kota baru akan melalui skema KPBU, investasi swasta, maupun BUMN dan BUMD.
