Jokowi Akan Angkat Masalah Perdagangan Manusia dalam KTT ASEAN
Presiden Joko Widodo akan mengangkat soal Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO dari Myanmar dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-42. Pasalnya, korban TPPO di ASEAN adalah warga dari negara yang berada di Asia Tenggara.
Jokowi mengatakan kejahatan perdagangan manusia harus diberantas dari hulu hingga hilir. Oleh sebab itu para pemimpin ASEAN akan menyiapkan strategi khusus.
"Dalam KTT nanti akan diadopsi dokumen kerja sama penanggulangan perdagangan orang akibat penyalahgunaan teknologi," kata Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur seperti disiarkan dalam saluran resmi Sekretariat Presiden, Senin (8/5).
Jokowi juga mengumumkan bahwa pemerintah telah menyelamatkan 20 warga Indonesia korban TPPO dari Myanmar. Presiden mengatakan penyelamatan WNI korban TPPO di Myanmar tersebut tidak mudah lantaran lokasi yang merupakan wilayah konflik. Menurutnya, mayoritas korban tersebut terjebak oleh penipuan daring atau online scams.
Jokowi mencatat total WNI korban TPPO yang telah diselamatkan selama tahun berjalan mencapai 163 orang. Sebanyak 143 WNI tercatat telah diselamatkan pada 5 Mei 2023 atas hasil koordinasi dengan negara lain.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatatakan, Indonesia bersama FIlipina dan negara lain menyelamatkan 1.048 orang korban TPPO pada awal Mei 2023. Seluruh korban tersebut tercatat berasal dari 10 negara yang berbeda.
Jokowi menilai pengadopsian penanggulangan TPPO akibat penyalahgunaan teknologi penting. "Sengaja saya usulkan karena korbannya adalah rakyat ASEAN, dan sebagian besar adalah WNI kita," kata Jokowi.
Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Benny Rhamdani mengatakan TPPO yang terjadi di Myanmar merupakan hasil penempatan kerja oleh mafia.
Benny berpendapat kejahatan TPPO sudah sangat parah jika merujuk pada data Bank Dunia. Adapun, Bank Dunia pada 2017 mendata total warga Indonesia yang bekerja di luar negeri mencapai 9 juta orang.
Akan tetapi, total tenaga kerja migran yang tercatat pemerintah pada tahun yang sama hanya 4,6 juta orang. Artinya, sebanyak 4,4 juta orang berangkat bekerja melalui jalur tidak resmi atau ilegal.
"90 persen mereka korban TPPO. Kenapa sebanyak itu? Ini bisnis kotor, uangnya besar, walaupun pelakunya sedikit," kata Benny beberapa waktu lalu.
Untuk kelima kalinya, Indonesia didapuk menjadi Keketuaan ASEAN. Situasi dunia tahun ini yang belum kondusif tentu menjadi tantangan tersendiri dalam mengemban amanah tersebut. Persaingan kekuatan besar dunia yang meruncing mesti dikelola dengan baik agar konflik terbuka dan perang baru tidak muncul, terutama di Asia Tenggara.
Keketuaan Indonesia juga diharapkan menjadi pintu bagi ASEAN untuk berperan aktif dalam perdamaian dan kemakmuran di kawasan melalui masyarakat ekonomi ASEAN. Untuk itu, Indonesia hendak memperkuat pemulihan ekonomi dan menjadikan Asia Tenggara sebagai mesin pertumbuhan dunia yang berkelanjutan.
Simak selengkapnya di https://katadata.co.id/asean-summit-2023 untuk mengetahui setiap perkembangan dan berbagai infomasi lebih lengkap mengenai KTT Asean 2023.
#KatadataAseanSummit2023 #KalauBicaraPakaiData
