Di Depan Megawati, Jokowi Janji Hapus Kemiskinan Ekstrem Tahun Depan
Presiden Joko Widodo optimistis dapat mengentaskan kemiskinan ekstrem pada tahun depan. Hal tersebut disampaikannya saat konferensi pers bersama Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri di sela-sela Rapat Kerja Nasional III PDIP hari ini.
Sebagai informasi, angka masyarakat yang masuk dalam golongan kemiskinan ekstrem saat ini lebih dari 6 juta jiwa. Jokowi menjanjikan rasio kemiskinan ekstrem bisa ditekan hingga nol persen.
Jokowi mengakui proses pengentasan kemiskinan ekstrem terhambat oleh pandemi Covid-19 sekitar 2,5 tahun. Walau demikian, Kepala Negara yakin dapat meniadakan masyarakat yang masuk kelompok kemiskinan ekstrem pada masa pemerintahannya.
"Saya masih meyakini kemiskinan ekstrem itu pada 2024 akan turun drastis, karena nama dan alamat sudah ada semuanya," kata Jokowi di Sekolah Partai PDIP, Selasa (6/6).
Jokowi mengatakan penyelesaian isu kemiskinan ekstrem dapat rampung jika pemerintah fokus. Apalagi anggaran bantuan sosial kerap menduduki peringkat kedua dalam daftar pos anggaran terbesar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selama pemerintahannya.
Secara rinci, pemerintah menyiapkan dana bantuan sosial hingga Rp 470 triliun pada tahun ini. Sementara itu, anggaran pembangunan infrastruktur mencapai Rp 392 triliun sepanjang 2023.
Dengan demikian, Jokowi menilai target masyarakat yang harus dikeluarkan dari kemiskinan ekstrem sudah terlihat. Namun Jokowi menekankan pencapaian target tersebut memerlukan kerja keras di seluruh tingkat pemerintahan.
"Pengentasan kemiskinan ekstrem bukan barang yang sulit, tapi memang perlu konsolidasi dan perlu waktu," kata Jokowi.
Sebagai informasi, angka kemiskinan ekstrem di dalam negeri mencapai 2,14 persen dari total penduduk. Untuk meniadakan angka tersebut, pemerintah akan fokus melakukan program pada 212 kabupaten dan 35 kota.
Walau demikian, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan pemerintah masih harus mengkaji metode perhitungan kemiskinan ekstrem. Salah satu indeks yang digunakan adalah paritas daya beli atau PPP.
Saat ini, nilai PPP yang digunakan pemerintah lebih rendah dari standar dunia atau senilai US$ 1,9 per hari. Sementara itu, nilai PPP yang umum dijadikan acuan secara global adalah US$ 2,15 per hari.
Jika menggunakan standar dunia, jumlah masyarakat yang masuk dalam kondisi kemiskinan ekstrem dapat naik menjadi 6,7 juta jiwa. Artinya, pemerintah harus menurunkan angka kemiskinan ekstrem sebanyak 3,35 juta jiwa per tahun sejak tahun ini.
