Sebagian PNS Jakarta Bakal Work From Home untuk Kurangi Polusi Udara

Andi M. Arief
14 Agustus 2023, 13:56
Suasana gedung-gedung bertingkat yang tertutup oleh kabut polusi di Jakarta, Selasa (25/7/2023).
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/nym.
Suasana gedung-gedung bertingkat yang tertutup oleh kabut polusi di Jakarta, Selasa (25/7/2023).

Pemerintah provinsi DKI Jakarta akan menerapkan work from home atau WFH bagi Pegawai Negeri Sipil atau PNS yang tinggal di luar Jakarta. Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan kebijakan tersebut untuk mengurangi polusi udara di Jakarta.

Pembatasan pekerja tersebut akan diberlakukan bagi PNS di bawah pemerintah daerah Jakarta. Heru berencana mengurangi pekerja pemerintah daerah yang datang ke kantor hingga 60 persen.

"WFH itu 50 persen atau 60 persen untuk mengurangi kegiatan hari-hari di pemerintah daerah DKI Jakarta. Kami minta juga kementerian lain juga bisa melakukan bersama WFH," kata Heru di Istana Kepresidenan, Senin (14/8).

Heru menjelaskan WFH hanya akan dilakukan pada PNS yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Menurutnya, PNS yang akan mengerjakan tugasnya dari rumah adalah PNS dalam bidang perencanaan.

Saat ini, Heru sedang menghitung berapa persentase karyawan yang akan bekerja dari rumah di setiap Organisasi Perangkat Daerah. Menurutnya, penerapan WFH pada Pemerintah Daerah DKI Jakarta akan dimulai pada September 2023.

Heru mengatakan kebijakan WFH tersebut belum berlaku bagi karyawan swasta. Akan tetapi, Heru mengaku akan membahas kemungkinan penerapan WFH pada sektor swasta dengna Presiden Joko Widodo pada pekan depan.

"Mudah-mudahan dari tingkat pusat dapat menetapkan WFH badi sektor swasta. Ya, menjadi seperti pandemi Covid-19 saja," kata Heru.

Heru juga mengimbau sektor swasta untuk memberlakukan program WFH tersebut. Kepala Sekretariat Kepresidenan ini menyampaikan imbauan tersebut telah melalui komunikasi dengan pihak swasta.

Heru mencatat sebagian pengusaha telah menjalankan program WFH di kantornya masing-masing. Sedangkan, sebagian pengusaha lainnya tidak dapat melakukan WFH mengingat karakteristik usahanya.

"Kebijakan WFH untuk sektor swasta akan ditentukan setelah rapat berikutnya dengan presiden," kata Budi.

Jakarta berada di urutan ke-8 dalam indeks kota berpolusi sedunia. AQI US Jakarta sebesar 114 mengalahkan Mumbai, India di posisi ke-9 dengan AQI US 111 dan China di posisi ke-10 dengan AQI US 101.

Indeks polusi udara di Jakarta termasuk kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif. Polutan utama PM2.5 dalam indeks di hari Minggu mencapai 40.7µg/m³. Konsentrasi PM2.5 di Jakarta saat ini lebih besar 8.1 kali dari nilai panduan kualitas udara tahunan Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Reporter: Andi M. Arief
Editor: Yuliawati

Cek juga data ini

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...