Luhut Dukung Golkar Merapat ke Prabowo, Ajak Partai untuk Guyub Lagi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mendukung keputusan Partai Golkar untuk mengusung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Maka dari itu, Luhut mendorong semua pihak agar mendukung keputusan tersebut.

Luhut mengaku tidak memiliki masalah setelah Partai Golkar memutuskan untuk mendukung Prabowo. Seperti diketahui, keputusan tersebut dipimpin oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Ya sudah ada keputusan, jadi jangan dibuat ada pihak lain yang akan didukung, apalagi masih shopping around. Ini sudah jelas," kata Luhut di Istana Kepresidenan, Senin (11/8).

Untuk diketahui, Luhut menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar pada periode 2019-2024. Luhut tidak mempermasalahkan bahwa Partai Golkar tidak dapat mencalonkan presiden maupun wakil presiden pada Pilpres 2024.

Luhut meminta para kader Partai Golkar untuk fokus pada kompetisi legislatif pada Pemilu 2024. Maka dari itu, Luhut mendorong seluruh kader Partai Golkar untuk memperkuat kekompakan secara internal.

Pada Pemilu 2019, Partai Golkar tercatat meraup suara sebanyak 17,22 juta suara. Seluruh suara tersebut diartikan menjadi 85 kursi di DPR dengan presentasi 12,31%.

Luhut berharap agar jumlah kursi Partai Golkar pada Pemilu 2019 dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada Pesta Demokrasi tahun depan.

"Bahwa ada perbedaan itu biasa. Saya sudah bilang ke Pak Airlangga, saya bilang beda-beda sudah. Sekarang guyub lagi, enggak boleh terus berantem, yang rugi kita semua," katanya.

Sebelumnya, Luhut diwacanakan untuk menggantikan posisi Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar melalui mekanisme musyawarah nasional luar biasa. Saat itu, Luhut menyatakan ada beberapa kader yang mengeluhkan situasi internal Partai Beringin.

Isu munaslub kemudian disuarakan oleh tiga organisasi masyarakat pendiri Partai Golkar, yakni Kosgoro 1957, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) meminta Airlangga Hartarto mundur dari posisi Ketua Umum DPP Golkar.  Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) SOKSI Lawrence T.P. Siburian menyebut permintaan mundur sudah menjadi kesepakatan bersama.  

Menurut Lawrence permintaan mundur mengerucut setelah ormas pendiri menilai kinerja Airlangga di partai tidak maksimal. Hal itu ditandai dengan temuan sejumlah survei yang menunjukkan penurunan elektabilitas Golkar pada pemilu 2024. Permintaan mundur tidak berkaitan dengan posisi Airlangga sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.    

"Pak Airlangga tidak apa-apa di kementerian, tetapi Partai Golkar diserahkan kepada yang lebih mampu untuk menjaga dan mempertahankan paling tidak meningkatkan suara," ujar Lawrence seperti dikutip, Kamis (13/7).