Sandiaga: Polusi Udara Bikin Pariwisata Jakarta di Zona Lampu Kuning
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga S Uno mengatakan industri pariwisata di DKI Jakarta telah memasuki lampu kuning. Menurut Sandiaga penurunan kualitas pariwisata di Ibu Kota disebabkan oleh polusi udara yang masih terlihat.
Berdasarkan AQI.in, kualitas udara di Jakarta mencapai angka 182 pukul 09.00 WIB. Adapun, kualitas udara terbaik di Ibu Kota hanya mencapai 83 dari seharusnya di bawah angka 50 agar kualitas udara sebuah daerah dapat dikatakan baik.
"Ini merupakan lampu kuning buat kami karena ke arah fase yang harus kita sikapi dengan penuh kehati-hatian," kata Sandiaga di sela forum ASEAN-BAC Indonesia Summit yang berlangsung di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Sabtu (2/9).
Sandiaga mencatat kualitas udara di kawasan Sudirman Central Business District, Jakarta Selatan mencapai angka 157 pada pagi hari ini, Sabtu (2/9). Menurutnya, penurunan polusi di Jakarta merupakan tanggung jawab bagi pemerintah daerah di kawasan Jabodetabek.
Dia menyampaikan penanganan polusi di Jakarta harus ditangani secara serius dan dengan rasa keadaan yang mendesak. Ia pun berpendapat kondisi udara di Jakarta dapat mempengaruhi reputasi Indonesia di mata wisatawan mancanegara.
Menurut Sandiaga jawaban dari penurunan polusi di Jakarta tidak terbatas pada pemindahan pengguna kendaraan pribadi ke transportasi umum. Ia menyebut transportasi umum di Jabodetabek pun harus menggunakan energi hijau.
Selain itu, pemerintah daerah di Jabodetabek harus bekerja sama dengan sektor manufaktur dalam menurunkan tingkat polutan di Ibu Kota. Pada saat yang sama, intervensi ke sektor manufaktur tidak boleh memangkas pertumbuhan ekonomi secara nasional.
"Kita harus kerja sama dengan industri untuk beralih ke penggunaan energi hijau dan konsep ekonomi hijau," kata Sandiaga.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan pabrik yang tidak memperbaiki emisi polusinya dapat ditutup oleh pemerintah. Kepala Negara berniat untuk memperketat pengawasan kepada sektor manufaktur.
Walau demikian, Jokowi mengatakan penyelesaian permasalahan polusi udara di dalam negeri tidak dapat singkat. Menurutnya, perlu proses bertahap dalam menurunkan polusi udara tersebut.
"Kami akan tegas karena harga kesehatan yang harus dibayar sangat mahal," kata Jokowi dalam saluran resmi Sekretariat Presiden, Rabu (30/8).
Selain sektor manufaktur, Jokowi akan mengambil kebijakan lain untuk menurunkan polusi udara, seperti modifikasi cuaca, kebijakan bekerja dari rumah atau WFH, dan penggunaan kendaraan listrik.
