Wamen BUMN: RI Negosiasikan Bunga Pinjaman Kereta Cepat Sekitar 3%
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo, yang lebih akrab disapa Tiko, menyatakan pemerintah masih menegosiasikan besaran bunga untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Namun, ia menyebut bunga pinjaman proyek kerja sama Indonesia-Cina tersebut maksimal 3,5% per tahun.
Menurut Tiko, bunga terkecil yang dapat diterima China Development Bank (CDB) adalah 3%. "Pembahasan terakhir mengenai bunga pinjaman proyek KCJB di bawah 4%. Kisarannya di antara 3% sampai 3,5% per tahun," kata Tiko di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu (20/9).
Tiko mengatakan pinjaman tersebut diberikan kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) oleh CDB. Hal tersebut dicatatkan sebagai penambahan modal KAI pada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PSBI yang merupakan konsorsium BUMN yang menjadi pemegang saham KCIC.
Untuk diketahui, KCJB dioperasikan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). PSBI memegang saham KCIC hingga 60%, sedangkan selebihnya dimiliki oleh Beijing Yawan HSR Co Ltd.
PSBI merupakan gabungan dari empat BUMN. KAI menjadi pemegang saham mayoritas PSBI dengan kepemilikan saham 51,38%. Pemegang saham lainnya adalah PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dengan kepemilikan 39,11%, PT Perkebunan Nusantara VII sebesar 1,21%, dan PT Jasa Marga Tbk (JSMR) sekitar 8,3%.
Tiko mengatakan KAI merupakan entitas yang melakukan pinjaman kepada China Development Bank. Pinjaman tersebut lalu disalurkan kepada PSBI untuk meningkatkan permodalan KCIC.
"Jadi, proses peminjaman itu dua langkah. Kalau secara kemampuan KAI lebih kuat. Jadi, kami merasa KAI cukup sehat untuk melakukan penugasan untuk menutupi cost overrun itu," ujarnya.
PMN untuk Menutup Cost Overrun Kereta Cepat
Sebelumnya, Plt Direktur Utama KAI John Robertho mencatat telah menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 3,2 triliun untuk penambahan setoran modal ke PSBI. Namun, John mengaku penurunan nilai cost overrun pada Juni 2023 membuat setoran modal dikurangi menjadi Rp 2,7 triliun.
John mengatakan seluruh dana untuk pembayaran cost overrun KCJB telah disetujui dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI, Selasa (19/9). "PMN yang diberikan pada 2022 senilai Rp 486 miliar akan digunakan sebagai penyangga untuk penjaminan KAI dalam pembayaran pinjaman kepada China Development Bank," kata John dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR.
Secara total, John menghitung negara telah menanamkan dana senilai Rp 7,5 triliun melalui Penyertaan Modal Negara pada 2021-2022. Secara rinci, sejumlah Rp 4,3 triliun digunakan untuk kebutuhan energi dan modal awal proyek KCJB.
Di samping itu, John mengatakan perundingan terkait besaran bunga yang akan dikenakan China Development Bank atau CDB belum rampung. John menargetkan perundingan tersebut akan rampung pada tahun ini. "Harusnya tahun ini pembahasan bunga tersebut rampung. Segera selesai pembahasannya, karena kami segera beroperasi," kata John.
