Tekan Emisi Karbon, Pemerintah Larang Kendaraan BBM Memasuki IKN
Pemerintah akan melarang kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) di Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk menciptakan kota yang ramah lingkungan sekaligus mengurangi emisi karbon.
Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono mengatakan hal tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.
Bambang mengatakan, semua kendaraan yang ada di IKN nantinya wajib kendaraan listrik atau Electric Vehicle (EV), atau kendaraan berbahan bakar hidrogen. Dia berharap, adanya upaya tersebut bisa mengurangi emisi di IKN.
“Semuanya green, tidak boleh ada kendaraan yang pakai BBM ke dalam. Semuanya kita pakai kendaraan yang ramah lingkungan, apakah itu kendaraan listrik atau hidrogen dan sebagainya,” ujarnya dalam acara Katadata Sustainability Action for The Future Economy (SAFE) 2023 di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Selasa (26/9).
Selain itu, IKN juga ditargetkan menjadi kota nol emisi karbon pada 2030. Badan Otorita IKN akan memasukkan target tersebut dalam komitmen pengurangan emisi lokal (local determined commitment atau LDC) milik IKN.
SAFE Forum 2023 akan menghadirkan lebih dari 40 pembicara yang akan mengisi 15 lebih sesi dengan berbagai macam topik. Mengangkat tema "Let's Take Action", #KatadataSAFE2023 menjadi platform untuk memfasilitasi tindakan kolaboratif dari berbagai pemangku kepentingan yang disatukan oleh misi menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih hijau. Informasi selengkapnya di sini.
