20 Investor Lokal Berminat Investasi di IKN, Nilainya di Atas Rp 10 T

Pemerintah tengah mendorong para investor swasta ikut membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang diperkirakan membutuhkan investasi mencapai Rp 466 triliun hingga 2045.

Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Bambang Susanto mengatakan, sudah ada 20 calon investor potensial yang menjajaki kerja sama dengan pemerintah untuk ikut membangun IKN. 

“Mulai pada antre investor lokal. Ada beberapa. Saya akan lapor pak Presiden Jokowi dulu, ada sekitar 20-an calon investor yang potensial,” ujar Bambang saat ditemui di sela acara Sustainability Action for The Future Economy (SAFE), Selasa (26/9).

Namun demikian, dia mengatakan para investor tersebut tidak seluruhnya membiayai pembangunan infrastruktur IKN, tapi juga untuk yang lainnya.

“Investor itu tidak hanya investasi di bidang fisik saja, tapi juga investasi di bidang-bidang lain. Misalnya bidang lain itu adalah tempat untuk tempat-tempat konservasi orang utan, kemudian membuat tempat untuk pacuan kuda,” ujarnya.

Dia mengatakan, potensi nilai yang dihasilkan dari 20 investor tersebut mencapai lebih dari Rp 10 triliun. Namun, Bambang tidak menyebutkan secara rinci terkait 20 investor tersebut dan pembangunan yang diincarnya. Dia hanya menyebut bahwa seluruh investor swasta itu berasal dari dalam negeri. 

“Semuanya lokal, kita ingin lokal duluan. Asing nanti menyusul,” ujar Bambang.

Selain itu, dia menyampaikan, setelah Presiden Jokowi melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking di sejumlah proyek infrastruktur IKN, pemerintah akan kembali memulai proyek-proyek IKN lainnya pada bulan November 2023.

“Insya Allah November akan kita mulai lagi proyek-proyek barunya, tergantung jadwal Pak Presiden,” kata dia. 

Pemerintah juga telah merumuskan berbagai insentif pajak untuk investasi di IKN. Salah satunya adalah penghapusan pajak sementara atau tax holiday. Ia menjelaskan, tax holiday umumnya bisa diberikan jika nilai investasi mencapai Rp 100 miliar ke atas. Namun untuk investasi di IKN, syaratnya hanya Rp 10 miliar. 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, skema investasi dan pendanaan IKN bersumber dari APBN, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), kerja sama investasi dengan badan usaha, dukungan pendanaan internasional, dan pembiayaan kreatif.

Skema pendanaan tersebut ditujukan untuk menjaga fiskal dan penggunaan skema-skema pendanaan yang kreatif dan inovatif dengan tetap menjaga akuntabilitas.