Top Stories: Kuota Pertalite 2023 Tersisa 33%, Ekonomi Cina Melambat
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) baru saja melaporkan bahwa hingga September 2023, total penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite, sudah mencapai 21,5 juta kiloliter (Kl). Jumlah tersebut mencakup 66,5% dari target tahunan, sehingga kuota tahun ini tersisa sekitar 33%.
Sementara untuk penggunaan Solar, atau juga disebut biosolar, sudah mencapai 73,5% dari kuota yang diberikan pada 2023 atau sebanyak 12,5 juta Kl.
Hal menariknya, penyaluran tertinggi untuk Solar dan Pertalite secara berurutan tercatat di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.
Konsumsi Pertalite dan Solar memiliki minat baca tinggi, dan menjadi salah satu artikel dalam Top Stories Katadata.co.id. Selain itu, ketahui juga bagaimana analisis Bank Dunia terhadap kondisi perekonomian Cina, serta daftar koruptor yang terancam gagal menjadi caleg.
Berikut Top Stories Katadata.co.id:
1. Konsumsi Pertalite 21,5 Juta KL hingga September, Kuota Tersisa 33%
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Pertalite hingga September 2023 mencapai 21,5 juta kiloliter (Kl). Angka tersebut setara dengan 66,5% dari kuota tahunan.
Sementara itu, serapan Solar bersubsidi atau biosolar tercatat sebanyak 12,5 juta Kl atau 73,5% dari alokasi kuota 2023.
"Per 21 September, distribusi Solar 12,5 juta Kl dan Pertalite 21,5 juta Kl," kata Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman lewat pesan singkat pada Senin (2/10).
Penyaluran tertinggi untuk Solar dan Pertalite secara berurutan tercatat di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Pemerintah melalui badan usaha PT Pertamina berencana untuk melaksanakan seleksi konsumen bagi calon pengguna Pertalite dengan merampungkan pembahasan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.
Simak bagaimana konsumsi Pertalite di 2023.
2. MK Tolak Uji Materi UU Cipta Kerja, Empat Hakim Berbeda Pendapat
Mahkamah Konstitusi atau MK menggelar sidang putusan uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman itu dimulai pukul 14.25 WIB, mundur dari rencana semula yaitu pukul 13.00 WIB.
Untuk perkara pertama yang dibacakan yaitu 40/PUU-XXI/2023 diketuai oleh hakim konstitusi Anwar Usman. Berdasarkan penilaian atas fakta yang diungkap di persidangan, Ketua MK Anwar Usman yang membacakan putusan mengatakan pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum.
"Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ujar Anwar membacakan putusan yang diambil dari putusan 9 hakim konstitusi pada Senin (2/10).
Ketahui lebih banyak mengenai alasan MK tolak uji materi UU Cipta Kerja.
3. Dibuka Menguat 15.460 per Dolar AS, Rupiah Berpotensi Berbalik Melemah
Mengawali pekan, nilai tukar rupiah menguat 0,39% terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ke level 15,460 pada awal perdagangan Senin (2/10). Kendati demikian, para pengamat memprediksikan rupiah akan bergerak melemah.
